Malapetaka Kode QR Palsu di Masjid, Pengamat Sosial sebut Akibat Pemerintah Lebih Bergairah Berburu Ujaran Kebencian

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia baru-baru ini diguncang dengan pemberitaan soal kode QR yang digunakan untuk memanipulasi rakyat. Mirisnya, kode QR itu dipalsukan dan digunakan oleh onkum sebagai penampung infak di masjid. 

Hal ini seperti yang baru terjadi di Masjid Istiqlal, pada Selasa (11/4/2023). Ironinya lagi, kode QR palsu itu ditemukan kurang lebih 50 titik di kawasan masjid tersebut, di mana masjid ini merupakan satu di antara ikon Indonesia. 

Sontak, malapetaka insiden Infak Masjid dengan Kode QR Palsu ini pun menyita perhatian publik hingga menuai komentar dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya, Pengamat Sosial yang juga selaku Dosen FISIP UMSU di Medan, Sohibul Anshor Siregar. 

Ini murni dimensi teknologis yang gagal diantisipasi. Padahal, UU ITE sudah ada. Tetapi karena UU ITE ini lebih dipacu ke arah dunia sosial politik, benar-benar kedodoran dalam bidang utama yang sesungguhnya menjadi tujuan diundangkannya UU ITE itu," ujar Sohibul Anshor kepada tvOnenews, Selasa (11/4/2023) malam.

Bahkan dia juga sebutkan, bahwa saat ini pemerintah senang dan lebih bergairah berburu ujaran kebencian rakyatnya. "dan dengan semangat memenjarakan mereka (rakyat). Mereka masih asyik di dunia itu hingga kini," pungkasnya.

Baca Juga

Gedung Nusantara III Parlemen: Dasco Tegaskan Bukan Menyatukan Kewenangan Tapi Menyatukan Arah Fiskal Moneter

"Kalau tak salah, tahun lalu hal serupa (Penipuan dan pemalsuan Kode QR) juga telah pernah dikeluhkan pada transaksi-traksaksi lain. Tak kurang dari Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengingatkan Bank Indonesia (BI) akan bahaya kode QR Kode palsu yang sewaktu-waktu mengintai para pengguna," jelasnya. 

Tak dapat disangkal, ia sebutkan, trend transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sedimikian pesat dalam dunia pembayaran yang serba digital ini. 

"Katanya, berdasarkan data BI per April 2022, transaksi pembayaran menggunakan QRIS mengalami pertumbuhan dari Rp5,8 Triliun per Maret 2022 menjadi Rp7,5 triliun pada April 2022," papar Sohibul Anshor.
 
Bahkan, ia katakan, Gubernur BI Perry Warjiyo kala itu pun angkat bicara,  bahwa pengguna QRIS sebagian besar atau 90 persen dari 17,2 juta merchant didominasi oleh pelaku UMKM.