Kejari Bojonegoro Amankan Tersangka Korupsi Dana Bantuan Covid-19 Untuk TPQ

Bojonegoro, Jawa Timur - Prihatin, disaat pemerintah menggelontorkan dana bantuan pemulihan dampak covid-19 untuk masyarakat,  masih ada saja yang berani melakukan pemotongan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1,07 Milliar dengan dalih infaq.

Hal itu terjadi di Kabupaten Bojonegoro, setelah proses penyidikan hampir satu tahun akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, menetapkan tersangka berinisal SDK , warga kelurahan Ngrowo, kecamatan Kota Bojonegoro. Tersangka terbukti melakukan penyimpangan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama RI di Kabupaten Bojonegoro untuk bantuan Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) di Bojonegoro.

“Kami menetapkan saudara SDK sebagai tersangka penyimpanan dana BOP 2020,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Badrut Tamam.

Badrut Tamam mengatakan, kasus bermula dari program pemulihan ekonomi nasional yang di berikan kepada TPQ melalui Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk penanganan covid-19, atas usulan dari bawah yakni Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an (FKPQ) , dan di Bojonegoro sendiri mendapatkan Rp. 14,260 Miliar yang di bagi di 1.426 TPQ, yang tersebar di 27 kecamatan. Namun terealisasi 1.322 TPQ di mana masing-masing lembaga mendapatkan Rp. 10 juta.

Menurutnya, setelah adanya pembagian di beberapa TPQ, beberapa pengurus TPQ keberatan dengan adanya pembagian yang seharusnya mendapatkan 10 juta, ternyata ada pemotongan. Dalam pelaksanaanya dilakukan oleh FKPQ yang diketuai inisial SDK.

"Tersangka SDK ini posisinya sebagai Ketua FKPQ Kabupaten Bojonegoro," ujar Kajari.

Baca Juga

KPK Gandeng BPKP dalam Pemeriksaan Rudy Tanoe, Hitung Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos

Tersangka melakukan pemungutan dengan dalih infaq kepada lembaga-lembaga yang menerima bantuan tersebut.

“Untuk kerugian negara sebesar Rp 1,007 miliar berdasarkan hasil audit BPKP wilayah Jawa timur, dan ada 5 lembaga yang ditemukan double anggaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejari Bojonegoro sudah memeriksa 120 saksi dari lembaga penerima BOP yang berasal dari 27 Kecamatan di Bojonegoro termasuk ke tingkat atasnya . 

Berdasarkan aturan tersebut , untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya SDK ditahan dan dijebloskan ke rutan lembaga pemasyarakatan di Bojonegoro, karena melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. (Dewi Rina/rey)