Seusai Eksepsi Dibacakan, Kuasa Hukum Minta Hakim Perintahkan Jaksa Bebaskan Johnny G Plate

Jakarta, tvOnenews.com - Kuasa Hukum terdakwa Johnny G Plate membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan penuntut umum terkait perkara dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo 2020-2022.

Dalam eksepsi yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, kuasa hukum Johnny G Plate, Achmar Cholidin meminta mejelis hakim memberikan putusan sela.

Adapun terdapat sembilan poin yang menjadi keinginan kuasa hukum Johnny G Plate agar majelis hakim memberikan amar putusan, salah satunya memohon agar penuntut umum membebaskan kliennya.

"Kami mohon Yang Mulia majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela atas nota keberatan ini," kata Cholidin, Selasa (4/7/2023).

Berikut sembilan poin permintaan pihak Johnny G Plate melalui eksepsi yang dibacakan:

1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi terdakwa untuk seluruhnya.
2.  Menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Menyatakan perkara pidana nomor 55 atas nama terdakwa Johnny Gerard Plate tidak dapat dilakulan pemeriksaan lebih lanjut.
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula.
5. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan.
6. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk membuka pemblokiran seluruh rekening bank atas nama terdakwa dan atau istri terdakwa dan atau keluarga tanpa terkecuali.
7. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang atau harta benda milik terdakwa yang disita terkait perkara ini tanpa kecuali.
8. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melaksanakan putusan perkara ini.
9. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Sebelumnya diberitakan, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan perkara dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo 2020-2022.

Kuasa Hukum Johnny, Achmad Cholidin membeberkan alasan kliennya tidak terlibat kasus korupsi tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).

Menurutnya, selaku menteri, Johnny hanya sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang mendelegasikan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, yakni Bakti Kemenkominfo.

"Klien kami selaku menteri hanya mengurus administrasi terkait anggaran dari proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)," kata Cholidin.

Cholidin menjelaskan Johnny G Plate telah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Bakti Kemonkominfo sebagai pengguna anggaran.

Oleh karena itu, dia menyebutkan proses anggaran proyek BTS 4G menjadi tanggung jawab Bakti Kemenkominfo.

"Dalam menjalankan tugas, klien kami selaku menteri hanya membuat surat pengantar ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas, serta diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI," jelasnya.

"Jadi, apa yang menjadi tugas menteri? Misalnya kalau Bakti sudah melakukan perencanaan anggaran, selanjutnya melalui Sekjen, lalu menteri membuat surat pengantar ke Menteri Keuangan dan Bappenas untuk diteruskan kepada Badan Anggaran. Sebatas proses administrasi itu," tambahnya. (lpk/aag)