Soal Kabinet Zaken Presiden Prabowo, Mantan Ketua Komisi III DPR Soroti Pemberantasan Korupsi Jadi Tantangan Serius

Dia menyinggung soal banyaknya tokoh politik dari partai pendukung maupun oposisi yang hadir dalam pertemuan di Kertanegara tersebut. 

Pieter Zulkfili menilai jika hal itu jelas menimbulkan spekulasi publik apakah Prabowo akan berkompromi dengan mengakomodasi kepentingan politik dalam susunan kabinetnya.

"Di tengah kondisi seperti ini, apakah janji zaken kabinet akan tetap terjaga, ataukah kompromi politik akan menjadi penentu utama?" ucapnya.

Di sisi lain, Pieter Zulkifli berpandangan jika kompromi politik, terutama dalam pembentukan kabinet adalah praktik yang wajar dalam demokrasi. Mengelola negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan beragam tantangan politik memerlukan stabilitas yang seringkali dicapai melalui perjanjian politik.

Namun, dia mengingatkan bila rakyat berharap kompromi itu dilakukan demi kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan segelintir elite.

"Sayangnya, sejarah panjang Indonesia yang diwarnai oleh praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, masih membekas hingga kini. Sementara, biaya hidup yang tinggi, pendidikan mahal, dan lapangan pekerjaan yang sulit ditemukan merupakan realitas yang menghantui banyak rakyat kecil. Janji-janji perubahan seringkali terkikis oleh kepentingan pribadi dan politik sempit," kata Pieter Zulkifli.

Baca Juga

Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Jadi Fokus Pengawasan DPR, Minta Polri Usut Tuntas secara Profesional

Dia mengatakan mimpi Indonesia maju seringkali hancur di tangan oknum elite yang serakah. Bahkan lembaga-lembaga hukum yang seharusnya berperan sebagai penjaga moral bangsa terkadang turut serta dalam praktik-praktik kotor ini.

Dalam situasi seperti ini, kata dia, harapan rakyat terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran semakin membesar.

Pieter Zulkifli menuturkan rakyat sudah lama berharap bahwa pemimpin baru bakal mampu membentuk kabinet yang tidak hanya terdiri dari politisi atau loyalis partai, tetapi juga diisi oleh orang-orang dengan kompetensi dan kapabilitas yang jelas.

Pieter Zulkifli juga menyebut munculnya kabinet zaken tidak lepas dari ketidakpuasan terhadap komposisi kabinet di masa-masa sebelumnya. Salah satunya, yang kerap dinilai sebagai 'bagi-bagi kekuasaan' antar partai politik tanpa mempertimbangkan kebutuhan bangsa akan profesionalisme. Bahkan netizen Indonesia menyebutnya sebagai jabatan 'give away'.

"Prabowo Subianto, sebagai figur yang dikenal tegas, memiliki tugas berat untuk memilih jajaran menterinya yang mampu menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian. Kenaikan harga pangan, krisis energi, serta ancaman resesi global menuntut pemerintah baru untuk mengambil kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga efektif dan solutif. Inilah saatnya Prabowo dan Gibran menunjukkan bahwa mereka serius dalam membentuk zaken kabinet yang berfokus pada hasil, bukan sekadar popularitas," kata dia.