Praktisi Hukum Harap Pemkab Belitung Kembalikan Tanah Rakyat

Ditambahkan, pemerintah yang mentaati putusan pengadilan, itu akan memberikan pelajaran yang baik kepada masyarakat. 

“Putusan pengadilan itu kan hukum ya, pasif yang benar. Harus diikuti, tidak boleh membangkang terhadap putusan pengadilan,” tandasnya.

“Karena putusan pengadilan sudah mengatakan bahwa itu bukan tanahnya pemkab tapi tanah Eddy Sofyan, ya harus dikembalikan kepada dia. (Pemkab) tidak boleh terus mengklaim yang akhirnya membuat tanah itu menjadi ‘tersandera’,” lanjutnya.

Ke depan, praktisi hukum bergelar doktor ini berharap dengan adanya putusan pengadilan seperti itu mampu memberikan pelajaran kepada pemerintah atau kepada siapapun.

“Jangan mengklaim kalau memang bukan haknya. Saya berharap juga agar semua hakim, pengadilan ke depannya harus independen dalam memutus perkara. Memutus secara profesional, seperti yang dilakukan oleh PTUN di Pangkalpinang,” tegas Edi.

Selain itu, usai kemelut ini pemerintah setempat (Pemkab Belitung) masih bisa bekerjasama dengan Eddy Sofyan dengan perjanjian-perjanjian yang fair dan mengikuti perjanjian yang telah disepakati bersama.

Baca Juga

Hadir Sebagai Ahli Kemenkum, Pakar Tegaskan Kewenangan Negara pada Perkara PLK

Seperti diketaui, permasalahan bermula dari kerjasama Pemkab Belitung dengan H. Eddy Sofyan diatas lahan seluas kurang lebih 11 hektar di Desa Keciput, Tanjung Kelayang, Belitung. 

Dalam perjanjian, 4 hektar lahan milik Pemkab dan 7 hektar milik H. Eddy Sofyan.

Di lahan tersebut akan dibangun tempat wisata dengan PT Belitung Inti Permai sebagai pelaksana pembangunan.

Seiring berjalannya waktu, pembangunan oleh PT Belitung Inti Permai mangkrak.

Perjanjian tak sesuai seperti yang direncanakan.

Celakanya, Pemkab Belitung tidak saja mendapatkan kembali tanah yang 4 hektar, namun juga mengklaim tanah milik H. Eddy Sofyan seluas kurang lebih 2 hektar yang jelas-jelas bukan merupakan aset Pemkab dan tidak termasuk dalam perjanjian tanah yang 11 hektar, meski masih satu hamparan. 

Pihak H. Eddy Sofyan menduga ada permainan antara Pemkab Belitung dan PT Belitung Inti Permai, dimana tiba-tiba tanah 2 hektar milik H. Eddy Sofyan diakui milik Pemkab.(lkf)