KPID Jakarta: Penyiaran Garda Terdepan Penjaga Pancasila di Tengah Ketimpangan Media Digital

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memperingati Hari Penyiaran Nasional yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025.

Kegiatan berlangsung di Jakarta dengan rangkaian Fun Walk, hiburan, talk show literasi media, dan dilanjutkan Rapat Koordinasi Nasional KPI di Hotel Tavia.

Wakil Ketua KPID Jakarta, Rizky Wahyuni, mengatakan momen ini menjadi refleksi penting atas peran strategis penyiaran nasional di tengah gempuran era digital dan ketimpangan regulasi antara media konvensional dan platform digital global.

“Penyiaran nasional adalah garda terdepan penjaga semangat kebangsaan, toleransi, dan gotong royong. Momentum peringatan Harsiarnas dilaksanakan pada Hari Lahir Pancasila harus jadi pengingat bahwa penyiaran tidak boleh ditinggalkan di tengah arus media baru yang tidak terikat kewajiban nasional,” ujar Rizky.

Menurut Rizky, saat ini lembaga penyiaran nasional menghadapi tekanan yang besar, baik dari sisi ekonomi maupun regulasi. Ia menyoroti bahwa media baru seperti YouTube, TikTok, dan layanan streaming asing menikmati kebebasan beroperasi di Indonesia tanpa tanggung jawab yang setara dengan lembaga penyiaran yang diatur ketat melalui izin siaran, sensor, hingga standar isi siaran.

“Ada ketimpangan playing field yang nyata. Media penyiaran diikat banyak aturan karena kita menjaga kepentingan nasional. Tapi platform asing bisa masuk, menyebarkan konten apa saja, tanpa pengawasan setara. Ini tidak adil, dan ini mengancam posisi penyiaran sebagai benteng ideologi bangsa,” tambahnya.

Baca Juga

Undang-Undang Penyiaran Perlu Segera Diperbarui, DPR Tegaskan Regulasi Harus Adaptif di Era Digital

Diakui Rizky, tanpa playing field yang adil, KPI juga akan sulit menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi kepada masyakarat. Program siaran pada lembaga penyiaran konvensional diawasi begitu ketat,  tapi audiens justru lari ke platform digital yang tidak ada pengawasan.

“Jika playing field media tidak diatur secara adil, maka juga akan menyulitkan peran KPI sebagai regulator. Di satu sisi kita memastikan tayangan di media konvensional sesuai dengan aturan, namun pemirsa beralih ke platform digital yang lebih bebas menampilkan tanyangan atau siaran tanpa aturan cenderung mengancam nilai-nilai kepancasilaan," ujar Rizky.

Rizky mengatakan bahwa industri penyiaran kini dalam kondisi kritis. Krisis ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi menyangkut masa depan narasi kebangsaan di ruang publik digital. Banyak lembaga penyiaran lokal kesulitan bertahan karena penurunan iklan dan migrasi audiens ke digital.

“Kalau penyiaran nasional kolaps, siapa yang isi ruang publik dengan konten berlandaskan Pancasila? Kita tak bisa menyerah pada algoritma asing yang tak punya kepentingan kebangsaan.Yang terancam bukan hanya lembaga penyiaran, tapi identitas bangsa. Tanpa penyiaran yang kuat, nilai-nilai Pancasila bisa tergeser pelan-pelan,” tegasnya.

KPID Jakarta mendorong pemerintah dan DPR segera merevisi UU Penyiaran agar adil bagi semua platform. KPI juga aktif menggerakkan literasi media dan mendukung lembaga penyiaran memproduksi program yang memperkuat ideologi Pancasila.

“Selama penyiaran diberi ruang yang adil dan tetap adaptif terhadap perubahan teknologi, Lembaga Penyiaran Indonesia akan terus memiliki suara yang membimbing masyarakat pada nilai-nilai Pancasila,” tutup Rizky. (rpi)