Blak-blakan! Pengamat Ekonomi Nasional Bicara Perbedaan Mendasar Judi Kalangan Bawah dan Kasino

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat ekonomi nasional Benny Batara atau Bennix mengungkapkan pandangan strategis terkait pentingnya legalisasi kasino di Indonesia sebagai langkah konkret untuk menghadapi krisis fiskal, pengangguran, dan kebocoran devisa ke luar negeri. 

Bennix menegaskan, kasino legal bukan hanya soal hiburan, tetapi solusi ekonomi nyata yang selama ini diabaikan.

Oleh karenanya, kasino dinilai sangat jauh berbeda dengan judi kalangan bawah yang harus diberantas.

“Negara ini mengalami defisit anggaran, defisit lapangan kerja, dan kekurangan devisa. Sementara uang rakyat Indonesia mengalir ratusan triliun ke luar negeri hanya untuk berjudi, baik di Singapura, Makau, maupun Malaysia,” ujar Bennix dalam diskusi publik yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk "Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi" di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Menurut Bennix, bila pemerintah mampu mengelola industri kasino dengan sistematis dan legal, maka potensi pendapatan yang bisa masuk ke kas negara bisa mencapai Rp200 triliun per tahun.

Baca Juga

Ketua Umum ABKI Mediasi Pertemuan Strategis Kepala Staf Kepresidenan dengan Duta Besar Arab Saudi

Angka ini dinilai sebagai solusi instan yang jauh lebih realistis dibanding terus-menerus mengandalkan utang luar negeri atau mencetak uang baru.

“Bayangkan, daerah seperti Bangka Belitung hanya punya APBD Rp3 triliun. Tapi kalau mereka punya kasino resmi, pendapatan mereka bisa melonjak hingga Rp200 triliun. Itu artinya 200 kali lipat dari anggaran mereka saat ini,” ungkap Bennix.

Legalitas kasino juga dinilai tidak bertentangan dengan hukum, selama diselenggarakan dengan izin dari otoritas yang sah.

Menurut Bennix, yang dibutuhkan hanyalah nyali politik dari kepala daerah dan keberanian mengambil keputusan strategis.

“Judi itu tidak dikriminalisasi secara mutlak di Indonesia. Yang ilegal adalah bila dilakukan tanpa izin. Kalau kepala daerah punya nyali dan visi, mereka bisa realisasikan ini dengan cepat, bahkan tanpa investasi besar. Satu kasino bisa dibuka hanya dengan merenovasi hotel lama,” jelasnya.

Sementara, berbeda dengan sektor pertambangan yang merusak lingkungan, kasino dipandang sebagai sektor jasa yang tidak membutuhkan eksploitasi sumber daya alam, namun tetap menyerap tenaga kerja besar, terutama dari lulusan SD dan SMP yang tidak terserap industri formal.

“Banyak kabupaten sudah melakukan survei, dan masyarakat di daerah-daerah miskin, yang tak punya tambang atau hasil bumi, sangat mendukung adanya kasino di wilayahnya. Mereka sadar ini satu-satunya peluang riil untuk menambah PAD tanpa merusak lingkungan,” tegas Bennix.

Dia mencontohkan negara-negara seperti Singapura dan bahkan Mesir yang notabene berpenduduk mayoritas Muslim, namun mampu mengelola kasino secara legal untuk mendorong sektor pariwisata dan jasa.

“Genting Malaysia, perusahaan kasino besar itu, dapat ratusan triliun dari orang Medan. Lalu uang itu mereka pakai buka cabang di Mesir. Negara kita malah tetap kirim duit ke sana. Ini kan ironis,” tegasnya.

Bennix juga menepis anggapan bahwa kasino adalah penyebab utama kerusakan moral.

Dia membedakan secara jelas antara kasino fisik untuk kalangan atas, dengan judi maupun judol ilegal yang menyasar masyarakat bawah.

“Kasino adalah hiburan kalangan menengah ke atas. Mereka datang dengan sadar dan siap rugi miliaran, sebagai bentuk rekreasi. Bukan judi online yang menjebak tukang ojek dan tukang sayur demi mimpi jadi kaya,” jelas Bennix.

Bennix juga menyentil adanya kemungkinan tekanan asing dalam menggagalkan potensi kasino di Indonesia.

Dia menyebut negara-negara seperti Singapura dan Malaysia sangat mungkin “berinvestasi” dalam bentuk kampanye anti-kasino di Indonesia melalui jalur LSM atau isu agama demi melindungi kepentingan ekonomi mereka.

“Saya tahu betul ada banyak LSM di Indonesia yang didanai asing untuk menggagalkan kebijakan yang bisa ganggu bisnis mereka. Termasuk bila Indonesia bangun kasino. Realitanya, mungkin ada pejabat kita yang terima suap agar tetap biarkan uang rakyat Indonesia mengalir ke luar,” bebernya.

Bennix menuturkan, negara tidak boleh terus berwacana tanpa aksi.

Ketika sektor formal gagal menyerap jutaan pengangguran, dan kas negara terus terkuras, solusi seperti legalisasi kasino harus mulai dibahas secara terbuka, realistis, dan berbasis data.

“Ini bukan soal halal atau haram. Ini soal kebutuhan negara bertahan. Negara udah berdarah-darah. Kalau gak berani ambil langkah cepat, kita akan terus jadi ATM buat Singapura, Malaysia, dan Makau. Kita ini punya budaya lomba burung, sabung ayam, karapan sapi—semua itu bentuk hiburan rakyat. Sekarang saatnya negara juga punya hiburan untuk kalangan atas yang bisa hasilkan ratusan triliun,” pungkasnya.(lkf)