Danau Toba Menuju Destinasi Wisata Dunia, Setelah Ditetapkan UNESCO jadi Warisan Geologis Lalu Apa?

Jakarta, tvOnenews.com – Pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba terus menjadi fokus perhatian pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Dalam diskusi publik bertajuk “Menatap Masa Depan Danau Toba” yang digelar di Universitas Kristen Indonesia (UKI), para tokoh nasional, akademisi, dan pelaku pariwisata sepakat bahwa Danau Toba memiliki potensi luar biasa sebagai lokomotif ekonomi nasional dan destinasi global berbasis ekowisata dan budaya.

Danau Toba sendiri telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, menegaskan statusnya sebagai warisan geologis dunia dan menjadikan kawasan ini lebih dari sekadar aset lokal, tetapi juga primadona alam internasional.

Dalam paparannya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan bahwa sektor pariwisata bukan sekadar pelengkap, namun kini menjadi penopang utama ekonomi.

Sumber :

• Tim tvOne/Daud Sitohang

“Pada 2019, devisa pariwisata mengungguli migas dan ekspor non-migas dengan capaian USD 20 miliar,” ujarnya.

Baca Juga

Usai Kritik Pemerintah soal Kasus Anak NTT, Ketua BEM UGM Diteror dan Dituding Agen Asing, DPR: Praktik Pembungkaman

Ia juga menekankan perlunya Danau Toba memiliki strategi pengembangan seperti danau-danau internasional lainnya, seperti Danau Como di Italia atau Danau Kawaguchi di Jepang.

Senada, Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Jimmy Bernando Panjaitan menjelaskan bahwa pengembangan Danau Toba berfokus pada tiga konsep: wisata alam berbasis warisan geologi, wisata budaya Batak, dan wisata rekreasi.

Ia mengungkapkan bahwa perputaran ekonomi dari wisatawan nusantara di Danau Toba telah menembus Rp 21,25 triliun, bahkan melampaui Bali.

“Kami menargetkan 22.000 pengunjung per hari, investasi Rp 26 triliun, dan penciptaan lebih dari 30 ribu tenaga kerja,” jelas Jimmy.

Namun, pengembangan ini tidak lepas dari tantangan strategis, mulai dari regulasi yang membatasi investasi, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata. Salah satu hambatan yang disoroti adalah aturan hak guna tanah (HGU) untuk pariwisata yang hanya 30 tahun.

“Idealnya minimal 50 tahun agar investor tertarik,” tegas Lamhot, yang juga mendorong revisi PMK terkait HGU ini.

Diskusi juga menyoroti pentingnya sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan pelaku usaha. BPODT sendiri telah menggandeng Telkom untuk membangun platform digital pelaku wisata, serta mempromosikan Danau Toba melalui film dan penerapan e-ticketing kapal feri.