Pesan Eks Menteri Kehutanan Mengenai Konflik di Medan

Jakarta, tvOnenews.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menyorot gerakan Ephorus HKBP yang gencar mendesak penutupan TPL di Medan.

Koordinator Wilayah (Korwil) PMPHI, Gandi Parapat pun menilai langkah tersebut semakin menimbulkan pertanyaan.

Dirinya pun mengaku tak habis pikiri mengenai gerakan Ephorus HKBP yang menggelar aksi di Jakarta pada 18 Agustus 2025 kemarin dengan mendesak penutupan itu.

Ia bersama Rivan Silaban memilih menemui eks Menteri Kehutanan era 2005, M.S Kaban untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi.

Gandi memulai diskusi tersebut dengan mengisahkan protes keras dari gerakan Ephorus HKBP tersebut.

"Ephorus dan para pendeta bekerja di luar tugasnya sebagai pengembala menciptakan masyarakat rukun dan damai, namun justru gerakan itu telah menimbulkan perpecahan di antara jemaat HKBP sendiri," kata Gandi, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga

Amsal Sitepu Divonis Bebas

"Mungkin banyak jemaat yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa acara doa bersama di Tugu Proklamasi telah menjadi ajang demonstrasi dan protes terhadap perusahaan yang justru menerima banyak penghargaan dari Pemerintah," sambungnya.

Di sisi lain, M.S Kaban turut merespons diskusi yang disampaikan oleh kedua orang itu.

Ia mengaku mengetahui adanya gelombang protes gerakan Ephorus HKBP yang meminta penutupan TPL.

"Saya tahu dari media tentang ambisi tutup TPL. Hal itu kemungkinan bisa benar persaingan usaha seperti yang dibilang Gandi tadi," ungkapnya.

M.S Kaban meniali adanya kecemburuan antar pihak hingga memainkan peran gerakan Ephorus HKBP.

Kendati demikia, ia mengatakan jika huta, tanaman, industri harus sama-sama menguntungkan pemerintah, pengusaha, masyarakat. 

"Saya pesan kepada Gandi dan Rivai agar menjaga kenyamanan dan stabilitas dalam situasi yang sangat sulit sekarang. Jangan terjadi hal yang merugikan stabilitas, coba kalian berkomunikasi dengan masyarakat yang menyatakan tutup dan tidak, berkomunikasi dengan pihak TPL, juga dengan pihak lain seperti pemerintah daerah," ungkapnya. (raa)