Pemerintah Dorong BBM Campur Etanol 10 Persen, Ini Tantangan dan Peluangnya

Menanggapi rencana penerapan E10 mulai tahun depan, Bob menekankan bahwa teknologi kendaraan seharusnya menyesuaikan diri dengan bahan bakar masa depan, bukan sebaliknya.

"Jadi jangan teknologinya yang menyesuaikan mobil tua di jalan. Kita harus berevolusi menghadirkan kendaraan yang adaptif terhadap future fuel,” katanya.

Bahkan negara tetangga seperti Thailand telah menuju penerapan etanol 20 persen. Sementara di negara-negara lain di Benua Amerika, angkanya sudah tembus 85-100 persen.

"Di luar negeri itu sekarang hampir semua negara sudah menerapkan E10, E20, bahkan Thailand juga sudah bergerak dari E10 ke E20, di Amerika Serikat juga sudah menerapkan di beberapa negara bagian sampai E85. Di Brazil sampai E100," kata Bob.

Sumber :

• Istimewa

Baca Juga

Ganjil Genap Pembelian BBM di Sleman Belum Diperlukan, Stok Diklaim 7 Kali Lipat Normal

Aspek Teknis dan Sosialisasi

Dari sisi teknis, Pakar Bahan Bakar dan Pembakaran ITB, Tri Yuswi Jayanto, memastikan penggunaan etanol 10 persen tidak akan merusak mesin kendaraan.

“Kandungan energi etanol memang lebih rendah sekitar 3 persen, tapi perbedaannya tidak signifikan. Mesin keluaran setelah tahun 2006 umumnya sudah kompatibel dengan bensin bercampur etanol 10 persen,” ucap Tri.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Energi Nasional Dadan Kusdiana memastikan kebijakan ini tidak akan membebani masyarakat karena diterapkan untuk bahan bakar non-subsidi.

"Kita pastikan masyarakat tidak akan menanggung beban tambahan. Program ini justru membuka peluang investasi, meningkatkan ketahanan energi, dan memperkuat ekonomi daerah,” ujar Dadan.

Ketahanan Pangan tetap Aman

Pemerintah juga menegaskan, bahan baku bioetanol tidak akan mengganggu ketahanan pangan.

“Kita menggunakan bahan non-pangan seperti molases tebu, singkong pahit, dan tongkol jagung. Jadi tidak akan memicu deforestasi atau bersaing dengan pangan,” tegas Eniya.

Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai program etanol merupakan proyek nasional yang perlu dikawal dengan komunikasi publik yang baik.

“Jangan sampai informasi bias beredar di media sosial. Pemerintah perlu menjelaskan manfaat dan dampaknya secara terbuka,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah memastikan pasokan bahan baku dalam negeri agar kebijakan E10 tidak menimbulkan ketergantungan baru pada impor etanol. “Kami ingin ada jaminan kemandirian pasokan dan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat,” katanya.