Kasus Ibu Menyusui di Karawang, Pengamat Jelaskan Kewenangan Jaksa dalam Penahanan

Jakarta, tvOnenews.com – Kasus penahanan Nenny, ibu yang sempat viral karena harus menyusui anaknya sebelum menjalani sidang di Pengadilan Negeri Karawang, kembali menjadi sorotan publik.

Sejumlah warganet menyoroti keputusan penahanan tersebut dan mempertanyakan peran kejaksaan yang dinilai kurang mempertimbangkan sisi kemanusiaan.

Namun, menurut pengamat kejaksaan Fajar Trio, langkah jaksa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum. Ia menjelaskan bahwa jaksa tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau mengubah penetapan penahanan yang sudah diputuskan oleh hakim.

“Jaksa itu pelaksana keputusan pengadilan. Kalau hakim memutuskan untuk menahan terdakwa, jaksa wajib melaksanakan. Menolak berarti justru melanggar hukum,” ujar Fajar Trio di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karawang telah berupaya memediasi terdakwa dan pelapor untuk mencapai kesepakatan damai.

Namun, hingga batas waktu pelimpahan perkara, upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil. Demi kepastian hukum, perkara akhirnya dilanjutkan ke tahap persidangan.

Baca Juga

KPK Pastikan Eks Menag Yaqut Ditahan Usai Penghitungan Kerugian Negara Selesai

Fajar menilai langkah tersebut sudah sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang profesional dan prosedural.

Restorative Justice Tak Bisa Diterapkan

Lebih lanjut, Fajar menjelaskan bahwa penerapan restorative justice (keadilan restoratif) hanya dapat dilakukan apabila terdapat perdamaian tanpa syarat antara tersangka dan korban. Dalam kasus Nenny, syarat tersebut tidak terpenuhi.

Kasus yang menjerat Nenny berkaitan dengan penggadaian satu unit mobil yang masih terikat perjanjian kredit dengan pihak pelapor. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan, namun tidak ditemukan titik temu.

Berdasarkan fakta di persidangan, salah satu pegawai leasing bahkan menanggung cicilan kredit mobil selama tiga bulan, dan kini sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Kewajiban Jaksa Diatur KUHAP

Fajar Trio menjelaskan, kewajiban jaksa dalam melaksanakan penetapan hakim diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 20 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa “penahanan oleh hakim dilakukan dengan penetapan hakim.” Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa hakim yang dimaksud adalah hakim yang mengadili perkara tersebut.

Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan secara menyeluruh diatur dalam Bab XIX KUHAP (Pasal 270–283) yang menegaskan peran jaksa sebagai eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan.

“Jadi, dalam konteks ini, jaksa tidak punya ruang untuk menolak. Ia hanya menjalankan fungsi eksekutorial berdasarkan ketetapan pengadilan,” jelas Fajar.

Publik Diminta Pahami Mekanisme Hukum

Fajar menilai penting bagi publik untuk memahami bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia dibangun atas prinsip kepastian hukum dan pembagian kewenangan antar-lembaga.

“Jaksa tidak bisa menafsirkan sendiri penetapan hakim. Jika setiap aparat hukum menolak perintah pengadilan atas alasan subjektif, sistem hukum kita akan kacau,” tegasnya.

Menurut Fajar, simpati publik terhadap kondisi kemanusiaan terdakwa adalah hal yang wajar. Namun, penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan pelanggaran baru.

“Jangan sampai muncul pelanggaran baru hanya karena ketidaktahuan prosedur. Semua pihak harus tetap berpegang pada hukum,” katanya.

Kejaksaan Tegaskan Profesionalisme dan Humanisme

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang melalui Kasi Intel Kejari Sigit Muharam menegaskan komitmen kejaksaan untuk menegakkan hukum secara profesional dan humanis.

“Kejaksaan berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan humanis, serta selalu mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,” ujar Sigit di Karawang, Sabtu (1/11/2025).

Kasus Nenny, kata Fajar, menjadi pengingat pentingnya pemahaman publik tentang mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, jaksa hanya melaksanakan penetapan hakim berdasarkan ketentuan KUHAP, bukan bertindak atas kebijakan sendiri.