Pakar Soroti Pernyataan JK Soal Potensi Chaos, Tak Perlu Buat Resah dan Panik Masyarakat

tvOnenews.com - Pernyataan Jusuf Kalla (JK) terkait potensi terjadinya “chaos” pada periode Juli–Agustus 2026 menuai perhatian publik. Sejumlah pihak menilai, pernyataan tersebut memiliki implikasi politik yang tidak sederhana, terutama di tengah dinamika global dan domestik saat ini.

Pendiri dan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilai pernyataan dari tokoh senior seperti JK tentu memiliki bobot politik yang tinggi dan tidak bisa dilepaskan dari dampaknya terhadap persepsi publik.

“Sebagai tokoh yang pernah menjabat Wakil Presiden dua periode, apa yang disampaikan Pak JK pasti memiliki resonansi kuat. Ketika beliau menyebut ‘potensi chaos’, spekulasinya bisa berkembang ke mana-mana, apalagi disertai dengan tenggat waktu yang spesifik,” ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (12/4).

Menurutnya, dalam konteks komunikasi publik saat ini, pernyataan semacam itu berpotensi memicu persepsi bahwa kondisi nasional sedang menuju krisis. Padahal, kata dia, stabilitas tidak hanya ditentukan oleh realitas di lapangan, tetapi juga oleh bagaimana publik memaknainya.

“Di era post-truth dan viralisme, persepsi bisa sama kuatnya dengan fakta. Pernyataan yang mengandung potensi kekhawatiran, jika tidak dikelola dengan baik, bisa memperbesar rasa cemas di masyarakat,” jelasnya.

Ali juga menyoroti bahwa situasi global yang tengah bergejolak—termasuk konflik di kawasan Timur Tengah—menuntut adanya keteduhan dan soliditas di antara para tokoh nasional. Dalam kondisi seperti ini, ia menilai penting bagi para elite untuk menjaga narasi publik agar tetap konstruktif.

Baca Juga

Kritik Demokrasi Liberal saat Kuliah Umum di NIU, JK: Jabatan Publik Tak Cukup Bermodal Popularitas

“Kritik tentu sangat diperlukan dalam demokrasi. Tapi harus disampaikan secara konstruktif, tidak menimbulkan keresahan, apalagi kepanikan yang tidak perlu di tengah masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan mekanisme check and balance tetap harus berjalan dalam koridor konstitusi. Dalam hal ini, Ali menilai pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan keterbukaan terhadap masukan.

“Presiden beberapa kali menyampaikan bahwa kritik itu penting. Bahkan, beliau juga aktif mengundang para pakar untuk berdialog secara langsung. Ini tradisi yang baik dan perlu dijaga,” kata Ali.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa pemerintahan yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun tentu masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja, sembari tetap menyampaikan masukan secara konstruktif.