Miliki Nilai Strategis, Pmerintaha Diminta Lanjutkan Program MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas era Presiden RI, Prabowo Subianto disebut memiliki nilai strategis bagi masa depan Indonesia.

Bendahara Umum Tidar Jakarta Barat sekaligus pemerhati hukum, Noverizky Tri Putra menilai substansi utama program tersebut tetap relevan karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu.

"Kalau kita berbicara secara objektif, MBG adalah program yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Indonesia masih menghadapi persoalan gizi, stunting, dan ketimpangan akses pangan. Karena itu, gagasan dasarnya menurut saya sangat baik dan layak dipertahankan," kata Noverizky, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Ia mengatakan intervensi pemerintah pada sektor gizi bukan sekadar kebijakan sosial melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya banyak negara maju membangun generasi unggul melalui program serupa yang memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup selama masa pertumbuhan.

Karena itu, ia menilai desakan untuk menghentikan MBG secara total bukanlah solusi yang tepat.

Baca Juga

Kedapatan Bawa Narkoba, Polresta Sumenep Bekuk Dua Relawan MBG Saat Bekerja

"Kalau ada jalan berlubang, yang diperbaiki adalah jalannya, bukan menghentikan seluruh aktivitas transportasi. Logika yang sama berlaku pada MBG. Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya, bukan tujuan mulianya," ujarnya.

Namun demikian, Noverizky tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program tersebut mulai dari kasus keracunan hingga dugaan korupsi.

Pemerintah sendiri mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG dan telah melakukan evaluasi serta penindakan terhadap pihak-pihak yang dianggap menyalahgunakan program tersebut.

Menurutnya, kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada sistem pengawasan dan manajemen pelaksanaan, bukan bukti bahwa konsep MBG gagal secara keseluruhan.

"Dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, kita harus mampu membedakan antara kegagalan program dengan kegagalan pelaksana. Jangan sampai masyarakat kehilangan manfaat hanya karena ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan," katanya.

Di tengah perdebatan yang terus berkembang, Noverizky mengajak publik untuk melihat MBG secara lebih jernih dan proporsional.

Menurutnya, kritik tetap diperlukan sebagai mekanisme kontrol, tetapi kritik tersebut harus diarahkan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan semata-mata menolak seluruh gagasannya.