Kawal Implementasi Program Prioritas Presiden di Daerah, BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Sinergi Pemda dan Pusat

Jakarta, tvOnenews.com - Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi program prioritas Presiden terus diperkuat.

Hal itulah yang kembali ditekankan dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch V yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bandung, Jawa Barat pada Jumat (26/6/2026).

Agenda ini jadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah melalui proses monitoring dan evaluasi yang sistematis.

Selain memotret capaian pelaksanaan program, forum tersebut juga mengidentifikasi berbagai kendala, risiko, praktik baik, hingga kebutuhan penguatan kebijakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi yang lebih operasional dan responsif terhadap kondisi di daerah.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya menjelaskan, monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan nasional tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui implementasi yang efektif di daerah.

"Harapannya kegiatan ini dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai capaian, kendala, serta kebutuhan penguatan kebijakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi kebijakan yang lebih operasional dan responsif terhadap kondisi daerah," ujarnya.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Siapkan Surat Edaran: Bayi Lahir di Luar Faskes Bisa Dapatkan Akta Kelahiran Digital

Yusharto menjelaskan, Rakor Regional Batch V bertujuan menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan nasional dengan realisasi implementasinya di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi pelaksanaan program direktif Presiden, menghasilkan evaluasi yang komprehensif, serta menjadi landasan penyusunan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masing-masing daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus mengawal implementasi sepuluh program direktif Presiden melalui berbagai upaya yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Menurutnya, kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan agar setiap kebijakan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. "Efektif kalau tidak efisien kan sayang, begitu juga sebaliknya," ujarnya.

Herman menjelaskan, sejumlah indikator pembangunan di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satunya tercermin dari tingkat konsumsi masyarakat yang tetap terjaga seiring dengan keberhasilan pemerintah daerah mengendalikan laju inflasi. "Untuk tingkat konsumsi masyarakat relatif baik sampai saat ini karena inflasinya terkendali. Kami jaga di kisaran 2,5 persen," katanya.