Terungkap, Alasan Utama FINI Desak Relaksasi RKAB Nikel 2026 untuk Perusahaan Patuh

"Kalau pemangkasan kuota produksinya terlalu ketat, maka seolah pemerintah menciptakan industri hilirisasi nikel Indonesia ini sedang mengalami rem paksa. Industri hilirisasi membutuhkan pasokan bijih nikel untuk memenuhi kapasitas yang sudah berjalan maupun proyek-proyek ekspansi dan baru, terutama HPAL," ujar Arif.

Ia menilai relaksasi RKAB bagi perusahaan yang patuh justru akan memperkuat kepastian pasokan bahan baku, menjaga utilisasi smelter, serta memastikan investasi hilirisasi yang telah berjalan tetap optimal.

Sebaliknya, apabila pasokan terus terbatas, dampaknya tidak hanya berupa penurunan produksi nikel, tetapi juga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), menekan aktivitas ekonomi di kawasan industri berbasis nikel, mengurangi penerimaan negara dan daerah, hingga memengaruhi keberlanjutan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pengembangan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.

Menurut FINI, pendekatan tersebut juga akan memberikan sinyal bahwa kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor utama dalam pemberian tambahan kuota produksi, sekaligus menjaga daya saing Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia dan pusat pengembangan industri baterai kendaraan listrik. (aag)

Baca Juga

Polri Imbau Buruh Tak Perlu Demo, Soal Pesangon PHK Bisa Dilaporkan ke Desk Ketenagakerjaan