Andhika Satya Wasistho Desak Marketplace MBG Tak Sekadar Digitalisasi, Harus Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Daerah dan UMKM Lokal

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghadirkan marketplace pengadaan logistik dan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir September atau awal Oktober 2026 mendapat perhatian dari Komisi VII DPR RI. 

Anggota Komisi VII, Andhika Satya Wasistho, menyatakan apresiasinya sekaligus melayangkan sejumlah catatan penting terkait kebijakan digitalisasi tersebut.

Andhika menilai pemanfaatan sistem digital yang mengadopsi mekanisme SIPLah merupakan langkah maju demi menjamin transparansi rantai pasok, mempermudah pelacakan harga, memastikan kepatuhan pajak, serta mengawasi rekam jejak penyedia. 

Kendati demikian, ia mengingatkan agar kanal niaga elektronik ini tidak sekadar berfungsi sebagai formalitas administrasi belaka.

“Marketplace MBG harus menjadi instrumen yang benar-benar mendorong perputaran ekonomi daerah dan memberdayakan petani, peternak, koperasi, serta UMKM lokal. Jangan sampai hanya menjadi tempat bertemunya pembeli besar dengan pemasok besar,” tegas Andhika.

Secara regulasi, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sejatinya telah mengamanatkan prioritas penggunaan komoditas domestik dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga BUMDesa. 

Baca Juga

BGN Terapkan 'Grading' Dapur MBG, Pengamat Puji Langkah Strategis Perkuat Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

Meski demikian, Andhika menyoroti belum adanya petunjuk teknis operasional yang spesifik mengatur tata kelola platform digital tersebut, khususnya terkait skema verified seller melalui jejaring asosiasi.

Politisi ini pun menggarisbawahi tiga aspek krusial yang mendesak untuk segera dirumuskan:

Pertama, transparansi sistem verified seller berbasis asosiasi.

“Verifikasi melalui asosiasi bisa memperkuat standardisasi mutu dan ketersediaan bahan. Namun, harus dipastikan tidak menjadi penghalang bagi pelaku usaha mikro. Asosiasi tidak boleh menjadi klub eksklusif. Harus ada jalur verifikasi alternatif dan pendampingan agar petani serta peternak kecil tetap bisa masuk sebagai pemasok,” ujarnya.

Kedua, kepastian dampak perputaran ekonomi bagi daerah.

Andhika mendorong penetapan indikator kuantitatif kandungan lokal (local content), salah satunya melalui kewajiban menyerap komoditas dari wilayah terdekat selama pasokan tersedia. Pengawasan terbuka dinilai sangat vital guna mencegah perputaran dana triliunan rupiah MBG tersedot kembali ke luar wilayah sentra produksi.

Ketiga, desentralisasi fungsi pengawasan bersama instrumen daerah.

“Pengawasan tidak boleh hanya terpusat di BGN. Dinas pertanian, peternakan, koperasi, dan UMKM di daerah harus diberi peran formal dalam proses verifikasi dan monitoring. Marketplace harus dilengkapi dashboard multi-level agar pemerintah daerah ikut memiliki dan mengawasi,” tegas Andhika.

Sebagai legislator yang membidangi urusan Perindustrian dan UMKM, Andhika mendesak BGN lekas menerbitkan Peraturan BGN ataupun petunjuk teknis sebelum ekosistem digital tersebut resmi beroperasi. 

Kerangka aturan itu diharapkan mencakup persyaratan verifikasi penjual yang terbuka bagi skala kecil, persentase penyerapan produk lokal, pelibatan dinas teknis di daerah, hingga mekanisme sanggah atau banding bagi pelaku usaha yang belum lolos verifikasi.

"Komisi VII akan terus mengawasi. Marketplace MBG harus menjadi bukti nyata bahwa program prioritas nasional ini tidak hanya memberi makan bergizi kepada anak-anak Indonesia, tetapi juga menghidupkan ekonomi rakyat di desa dan daerah, khususnya khususnya petani kecil, peternak, dan pelaku UMKM lainnya,” ujar dia. (dpi)