Media Sosial Bisa Memperbesar Polarisasi? Ini Ancaman Perang Kognitif bagi Demokrasi Indonesia

tvOnenews.com - Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat tidak hanya menghadapi persoalan memilah berita benar dan salah. Algoritma media sosial turut menentukan konten yang muncul di layar, sementara narasi emosional dapat menyebar lebih cepat daripada penjelasan yang didukung fakta. 

Akibatnya, dua orang yang menyaksikan peristiwa sama bisa membentuk kesimpulan berbeda karena menerima informasi dari lingkungan digital yang tidak serupa.

Situasi tersebut menjadi tantangan bagi demokrasi ketika perbedaan persepsi berkembang menjadi kecurigaan, polarisasi, hingga permusuhan antarkelompok. Informasi yang berulang kali muncul dapat terasa semakin meyakinkan, meskipun belum tentu memiliki dasar yang kuat. 

Di sisi lain, keresahan masyarakat terhadap persoalan ekonomi dan kebijakan publik tetap merupakan kenyataan yang perlu didengar. Karena itu, membedakan kritik yang sah dari manipulasi informasi menjadi penting agar upaya menjaga ruang digital tidak justru membatasi kebebasan berpendapat.

Persoalan inilah yang dibahas dalam bedah buku "Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025" karya Brigjen TNI Dr. Agus Bhakti, S.I.P., M.I.P., M.Han., di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. 

Diskusi tersebut mengulas bagaimana informasi, persepsi, dan mobilisasi masyarakat saling berkaitan, termasuk melalui studi kasus aksi massa sepanjang 2025. Pembahasan ini sekaligus mengangkat pertanyaan mendasar: bagaimana Indonesia menghadapi manipulasi informasi tanpa menjadikan kritik terhadap pemerintah sebagai ancaman?

Baca Juga

Ada Aksi Demo di Jakarta, Polisi Minta Masyarakat Cermat saat Terima dan Sebarkan Informasi di Ruang Digital

Perang Kognitif, Ketika Algoritma Memengaruhi Cara Publik Berpikir

Dalam pembahasan bukunya, Agus Bhakti menjelaskan perang kognitif sebagai bentuk persaingan yang menyasar proses berpikir manusia, mulai dari menerima informasi, memahami realitas, hingga menentukan sikap dan tindakan. 

Konsep ini berbeda dari perang siber yang berfokus pada sistem, jaringan, dan infrastruktur digital. Dalam perang kognitif, perhatian diarahkan pada persepsi manusia yang dapat memengaruhi keputusan individu maupun kelompok.

“Perang kognitif tidak hanya menyangkut informasi apa yang diterima seseorang, tetapi juga bagaimana informasi itu memengaruhi cara berpikir, menilai situasi, dan menentukan tindakan.”

Salah satu mekanisme yang dibahas adalah filter bubble, yakni kondisi ketika sistem personalisasi digital cenderung menyajikan informasi sesuai minat atau perilaku pengguna. Sementara itu, echo chamber atau ruang gema terbentuk ketika seseorang lebih banyak berinteraksi dengan pandangan yang menguatkan keyakinannya sendiri. 

Jika berlangsung terus-menerus, kedua fenomena tersebut dapat mempersempit paparan terhadap perspektif berbeda dan menyulitkan dialog antarkelompok.

Pengaruh informasi juga dapat berlangsung melalui agenda setting, framing, dan priming. Agenda setting berkaitan dengan isu yang mendapat perhatian besar, framing memengaruhi cara suatu peristiwa ditafsirkan, sedangkan priming membuat aspek tertentu lebih menonjol ketika publik menilai persoalan atau mengambil keputusan.

Mekanisme tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya operasi manipulasi. Namun, ketika informasi yang berulang, pemilihan sudut pandang, dan konten yang memancing emosi saling menguatkan, masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai pesan yang diterima. 

Tantangannya bukan sekadar mengetahui informasi apa yang beredar, tetapi memahami bagaimana informasi tersebut membentuk persepsi.

Dari Keresahan Sosial ke Polarisasi, Mengapa Informasi Viral Perlu Diuji?

Diskusi bedah buku turut mengulas demonstrasi sepanjang 2025 yang berkaitan dengan akumulasi persoalan sosial-ekonomi dan kebijakan publik. Isu pemutusan hubungan kerja, biaya hidup, kebijakan daerah, hingga polemik tunjangan anggota dewan menjadi bagian dari konteks pembahasan. 

Insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek daring pada Agustus 2025 juga disoroti sebagai peristiwa yang memperbesar kemarahan publik.

Di media sosial, informasi mengenai peristiwa tersebut menyebar melalui tagar, simbol visual, potongan video, dan beragam narasi. Konten yang memicu emosi berpotensi memperoleh perhatian luas, terutama ketika masyarakat merasa belum mendapatkan penjelasan yang cepat dan konsisten dari institusi terkait.

Pengamat media sosial Yan Kurniawan, M.Si., menyoroti peran algoritma, konten visual, serta jaringan akun dalam membentuk pola penyebaran informasi. Meski demikian, tingginya interaksi digital tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa sebuah peristiwa direkayasa atau dikendalikan oleh pihak tertentu.

“Pola penyebaran informasi perlu dibaca dengan memperhatikan konteks, karakter platform, dan perilaku para penggunanya. Percakapan yang ramai tidak selalu berarti dukungan mayoritas, sementara dugaan koordinasi memerlukan bukti yang dapat diperiksa.”

Prinsip tersebut penting untuk menjaga ketepatan analisis. Demonstrasi yang ramai diperbincangkan tidak otomatis menunjukkan adanya operasi terorganisasi. Sebaliknya, keberadaan manipulasi informasi juga tidak berarti keresahan masyarakat yang melatarbelakangi demonstrasi dapat diabaikan.

Diskusi itu turut mengidentifikasi tiga bentuk erosi kepercayaan. Pertama, erosi vertikal, yaitu melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Kedua, erosi horizontal, berupa meningkatnya kecurigaan dan polarisasi antarkelompok. Ketiga, erosi epistemik, yakni kesulitan membedakan fakta yang dapat diverifikasi dari narasi menyesatkan.

“Demokrasi membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat. Tantangannya adalah mencegah polarisasi dan manipulasi informasi tanpa menutup ruang kritik serta partisipasi masyarakat,” ujar Dosen Ilmu Politik Unpad, Dr. Yusa Djuyandi, S.I.P., M.Si..

Pembahasan bersama akademisi dan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Unpad juga mencakup hubungan antara mobilisasi melalui media sosial dan perubahan kebijakan formal. Ketika perbedaan politik berubah menjadi permusuhan berkepanjangan, ruang dialog dapat menyempit dan kemampuan masyarakat menyelesaikan persoalan melalui argumentasi ikut melemah.

Empat Pilar Ketahanan Demokrasi Tanpa Membungkam Kritik

Untuk menghadapi tantangan perang kognitif, diskusi menyoroti empat pilar ketahanan demokrasi, yaitu integritas informasi, legitimasi kelembagaan, ketahanan sosial, dan keadilan struktural.

Integritas informasi membutuhkan akses terhadap fakta, klarifikasi yang cepat, dan komunikasi publik yang transparan. Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan berdasarkan bukti serta membuka akses informasi agar masyarakat dapat memeriksa klaim secara mandiri. Komunikasi yang lambat atau tidak konsisten berisiko memperlebar ruang bagi spekulasi.

Legitimasi kelembagaan berkaitan dengan kepercayaan publik yang dibangun melalui akuntabilitas dan konsistensi tindakan. Sementara itu, ketahanan sosial memerlukan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat dengan pandangan berbeda bertukar argumen tanpa saling meniadakan. 

Adapun keadilan struktural menegaskan bahwa persoalan informasi tidak dapat dipisahkan dari keresahan nyata, seperti tekanan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan publik.

Literasi digital juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Masyarakat perlu memeriksa sumber asli, membandingkan informasi dari beberapa sumber tepercaya, memahami konteks video atau gambar, serta tidak langsung menyebarkan konten hanya karena memicu kemarahan. Jumlah tanda suka, komentar, atau tayangan tidak cukup untuk membuktikan kebenaran sebuah klaim maupun mewakili pendapat mayoritas.

Di tingkat kelembagaan, koordinasi lintas instansi dan pemanfaatan sumber informasi terbuka dapat membantu mendeteksi penyebaran narasi yang perlu diperiksa. 

Namun, langkah intervensi harus memiliki dasar yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan atau penghapusan konten yang berlebihan berisiko menimbulkan ketakutan untuk menyampaikan pendapat.

Pada akhirnya, bedah buku "Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025" karya Brigjen TNI Dr. Agus Bhakti menegaskan bahwa tantangan demokrasi Indonesia tidak berhenti pada penyebaran hoaks. 

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana menjaga kemampuan publik menilai informasi, mempertahankan kepercayaan antarkelompok, dan memastikan institusi negara tetap akuntabel di tengah pertarungan narasi digital.

Demokrasi yang tangguh bukanlah demokrasi tanpa kritik, melainkan demokrasi yang mampu menghadapi manipulasi informasi tanpa membungkam perbedaan pendapat. 

Upaya tersebut membutuhkan masyarakat yang kritis, institusi yang transparan, serta ruang publik yang memberi tempat bagi perdebatan berbasis fakta. Dengan demikian, perlindungan terhadap ruang informasi dapat berjalan seiring dengan kebebasan sipil dan hak masyarakat untuk mempertanyakan kekuasaan. (udn)