Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Momentum Memperkuat Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai momentum krusial untuk memperkuat demokrasi ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. 

Dalam dokumen politik berjudul "Gerak Nyata 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Satu Tekad, Tumbuh Merakyat, Makmur Bersama", ia menegaskan bahwa kebebasan politik yang selama ini diraih harus dibarengi dengan keadilan akses rakyat dalam mengelola kekayaan negara. 

Haris menyoroti pentingnya menghentikan dominasi segelintir kelompok ekonomi, yang ia sebut sebagai serakahnomic, agar kekayaan nasional tidak hanya terkonsentrasi pada satu persen pihak, sementara mayoritas rakyat hanya menanggung beban. 

Ia mengutip pemikiran Presiden Soekarno untuk menekankan bahwa pemerintah harus berlandaskan amanat penderitaan rakyat dan Pasal 33 UUD 1945.

"Jangan sampai rakyat yang mati-matian berjuang, tapi yang mengkonsumsi nangkanya hanya segelintir atau 1 persen orang atau kelompok, sementara 99 persen rakyat hanya kena ‘getahnya’ saja," kata Haris, dikutip Kamis (22/10).

Lebih lanjut, Haris memaparkan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini sudah menunjukkan upaya konkret dalam menempatkan rakyat sebagai pelaku utama ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan. 

Baca Juga

Pemerataan dan Keamanan Pangan Jadi Catatan Penting dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Langkah ini mencakup penataan ulang pengelolaan sumber daya alam agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran nasional, serta realokasi APBN yang lebih berfokus pada produktivitas ekonomi rakyat. 

Pemerintah juga didorong untuk mengoreksi model pertumbuhan ekonomi yang selama ini terlalu bergantung pada investasi bahan mentah dan modal asing, menuju industrialisasi yang mandiri. 

Melalui program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan penguatan sektor UMKM serta koperasi, pemerintah diharapkan mampu membangun fondasi pertumbuhan yang lebih inklusif dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Dalam aspek kemandirian modal, Haris mendukung langkah pemerintah dalam mengonsolidasikan aset negara melalui pembentukan Danantara dan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor guna memperkuat ketahanan finansial dalam negeri. 

Ia juga menekankan bahwa upaya penegakan hukum terhadap praktik kecurangan ekspor serta penataan kawasan hutan adalah langkah penting untuk mengembalikan kedaulatan negara atas sumber daya alam. 

Selain itu, pemerintah dinilai telah menunjukkan kepedulian terhadap layanan dasar melalui program pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat. 

Haris pun mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap pemenuhan aspirasi gerakan sosial melalui pengesahan berbagai regulasi progresif. 

Ia menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat secara politik dan mandiri secara ekonomi. 

"Tujuan akhirnya adalah mewujudkan bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat," ujarnya. (dpi)