Kemenhaj Perkuat Pelayanan Data hingga Kesehatan Jemaah Umrah, Antisipasi Situasi Darurat

Jakarta, tvonenews.com- Kementerian haji dan umrah (Kemenhaj) akan memperkuat pelayanan haji juga umrah indonesia guna meningkatkan keamanan para jemaah di Tanah Suci. Langkah mengantisipasi situasi darurat atau force majuere.

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menuturkan perlindungan jemaah menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Harun mengatakan saat ini aktivitas umrah melibatkan sekitar 4.100 jemaah per hari. Dengan keterlibatan hampir 130 biro perjalanan.

Kondisi tersebut, menuntut koordinasi yang optimal agar perjalanan jemaah berlangsung aman, tertib, dan terlindungi.

“Kebijakan perlindungan dan keselamatan memerlukan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan, keselamatan, dan pelayanan jemaah umrah, khususnya dalam kondisi force majeure, termasuk kejelasan perlindungan asuransi dan penanganan situasi darurat,” ujar Harun, dikutip dari laman resmi Kemenhaj, Jumat (23/10/2026).

Dalam memperkuat perlindungan jemaah, Kemenhaj mendorong tindak lanjut kerja sama yang telah terjalin melalui surat keputusan bersama (SKB) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi terkait.

Baca Juga

Catat! Ini Syarat Wajib Sebelum Melaksanakan Umrah

Kerja sama juga perlu ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS) atau nota kesepahaman (MoU). Selain itu juga butuh penguatan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenhaj untuk mendukung pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.

Sementara untuk mekanisme pembayaran biaya umrah melalui perbankan, kata Harun perlu dikaji kembali agar dana jemaah tercatat dengan baik dan terjamin keamanannya.

“Mengenai mekanisme pembayaran biaya umrah melalui bank perlu dikaji kembali agar dana jemaah tercatat dan aman, tanpa menghambat pembayaran tiket dan hotel oleh PPIU,” jelasnya.

Selain itu, perhatian dalam memperkuat perlindungan jemaah umrah dari sisi kesehatan juga disorot. Penanganan jemaah yang belum mendapatkan vaksinasi di bandara perlu diseragamkan di seluruh Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK).

Kemenhaj pun mendorong penguatan pengawasan pada Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh). Sistem yang dinilai perlu ditingkatkan, dan diintegrasikan dengan data tiket, vaksinasi, serta asuransi jemaah bisa antisipasi praktik umrah ilegal.

Sumber :

• Antara

Arab Saudi Diserang Kelompok Houthi

Isu Kemenhaj perkuat sistem pelayanan umrah atau haji Indonesia di tengah kabar adanya serangan kelompok milisi Houthi di Arab Saudi dan wilayah sekitar.

Houthi menyerang Bandara Riyan, dan mengklaim bertanggung jawab atas serangan udara yang mengincar markas operasional militer Arab Saudi di Aden.

Sebagaimana diketahui, Kota Aden memegang peranan krusial sebagai pusat pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Langkah agresif Houthi ini menandaskan intensifikasi konflik bersenjata yang kian memanas di kawasan Yaman selatan dan timur.

Bahkan juga sempat menyerang Bandara Internasional King Fahd pada Rabu malam, 21 Oktober 2026, yang menyebabkan 2 orang tewas dan 8 orang terluka.

Selain itu, Bandara Internasional King Khalid (Riyadh) juga sempat jadi target pada awal Oktober 2026, yang memicu korban jiwa serta gangguan terhadap penerbangan sipil dan jemaah umrah alami luka ringan.(klw)