Data Nasabah Tak Cukup Dilindungi dengan Persetujuan, Ini Tanggung Jawab Baru Bank di Era Digital

tvOnenews.com - Saat membuka rekening, mengajukan pinjaman, atau menggunakan aplikasi perbankan digital, nasabah biasanya diminta menyetujui sejumlah ketentuan terkait penggunaan data pribadi. 

Persetujuan tersebut sering kali menjadi bagian dari proses administrasi yang dilewati agar layanan dapat segera digunakan. Namun, apakah dengan memberikan persetujuan, nasabah otomatis terlindungi dari seluruh risiko penyalahgunaan informasi?

Persoalannya, data pribadi dalam industri keuangan tidak berhenti digunakan setelah dikumpulkan. Informasi identitas, nomor rekening, riwayat transaksi, hingga kebiasaan finansial dapat diproses untuk berbagai kebutuhan, termasuk analisis risiko, pemasaran, pengembangan layanan, dan teknologi kecerdasan buatan (AI). 

Dalam prosesnya, informasi tersebut juga berpotensi melibatkan penyedia teknologi, mitra bisnis, maupun pihak ketiga lainnya.

Praktik perlindungan data di sejumlah negara maju menunjukkan bahwa persetujuan bukan satu-satunya dasar untuk menjaga privasi konsumen. 

Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR), misalnya, mengatur sejumlah dasar pemrosesan data selain persetujuan, seperti pelaksanaan kontrak dan pemenuhan kewajiban hukum. 

Baca Juga

Anak SMP Mulai Lawan Penipuan Digital lewat Teknologi, Ini 3 Inovasi Keuangan yang Bisa Jadi Contoh

Sementara itu, Inggris melalui Information Commissioner's Office (ICO) menekankan prinsip data protection by design, yakni perlindungan privasi harus diperhitungkan sejak sebuah layanan dirancang. 

Di Amerika Serikat, aturan Safeguards Rule dari Federal Trade Commission (FTC) juga mewajibkan lembaga keuangan menerapkan perlindungan administratif, teknis, dan fisik terhadap informasi nasabah.

Mengapa Persetujuan Nasabah Tidak Cukup Menjamin Keamanan Data?

Dalam praktiknya, nasabah sering kali tidak mengetahui secara terperinci bagaimana informasi mereka diproses setelah diserahkan kepada penyedia layanan keuangan. Padahal, perlindungan data tidak hanya berkaitan dengan izin pengumpulan informasi, tetapi juga tujuan penggunaan, jangka waktu penyimpanan, akses internal, hingga pengalihan kepada pihak lain.

Uni Eropa melalui GDPR memberikan gambaran mengenai pendekatan tersebut. Komisi Eropa menjelaskan bahwa persetujuan merupakan salah satu dari beberapa dasar hukum pemrosesan data pribadi. 

Pemrosesan juga dapat dilakukan untuk memenuhi kontrak, kewajiban hukum, kepentingan vital, kepentingan publik, maupun kepentingan sah dengan sejumlah batasan.

GDPR juga mengenalkan prinsip pembatasan tujuan, minimalisasi data, serta pembatasan masa penyimpanan. Artinya, perusahaan tidak seharusnya mengumpulkan informasi secara berlebihan atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan dasar pemrosesan yang berlaku.