Penyadapan Ilegal Ancam Privasi, Ini Batas Kewenangan Aparat Menurut Hukum Indonesia

"Jangan pernah menganggap remeh tindakan penyadapan terhadap Bapak H. Prabowo Subianto. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih melalui proses konstitusional. Tindakan semacam ini bukan hanya menyangkut pribadi Presiden, tetapi juga menyangkut kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia," ujarnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta motif di balik tindakan itu.

Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan ilegal yang mengancam keamanan kepala negara maupun stabilitas pemerintahan.

"Ini bukan lagi sekadar persoalan perbedaan politik. Jika ada pihak yang sengaja melakukan tindakan untuk mengganggu dan melemahkan pemerintahan yang sah, maka hal tersebut harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap negara. Jangan sampai praktik seperti ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita," tegasnya.

Persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menjadi sasaran, tetapi juga bagaimana kewenangan pengawasan digunakan dan dipertanggungjawabkan. Keamanan negara memang membutuhkan dukungan teknologi intelijen dan penegakan hukum. 

"Saya pribadi ingin menegaskan, jangan main-main dengan kami, EMUD dan DPD Gerindra Papua Barat Daya. Kami siap pasang badan untuk Bapak H. Prabowo Subianto. Jika sampai ada yang menyentuh sehelai rambut beliau, kami tidak akan tinggal diam," ungkapnya.

Namun, perlindungan privasi masyarakat juga harus dijamin melalui aturan yang tegas, prosedur yang transparan, dan pengawasan independen. Sebab, dalam negara hukum, kewenangan untuk menyadap bukanlah hak tanpa batas, melainkan tindakan khusus yang harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. (udn)