Dituding Pengalihan Isu Kasus Sambo, Bjorka Kini Sentil Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Sejumlah nama yang disentil antara lain seperti, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tak hanya itu, Bjorka bisa jadi akan semakin banyak membocorkan data pribadi para tokoh pemerintahan tanah air.

Hingga berita ini dinaikkan belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Polri.

Bjorka Jual Jutaan Data Pemilih KPU

Jutaan data pemilih di Komisi Pemilihan Umum diperjualbelikan di forum hacker treached.to kepada penawar tertinggi oleh hacker Bjorka. Hal itu diketahui melalui unggahan Bjorka di forum itu sejak tanggal 6 September 2022.

Hal ini kemudian mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Ia mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk berhati-hati terhadap persoalan keamanan data agar tidak terjadi kebocoran data-data terkait Pemilu ke depannya.

"Bagaimana pihak Bawaslu mengantisipasi agar ini dan ke depan menimbulkan kepercayaan masyarakat kita yakin dengan segala macam teknologi, Bjorka tidak akan masuk, merubah dan melakukan hackering-nya ke dalam pendataan kita, khususnya data-data Pemilu," kata Syamsurizal saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan KPU, Bawaslu, DKPP RI, dan Kemendagri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Baca Juga

Pekan Depan, Polri Bakal Gelar Sidang Kode Etik Listyo Sigit Prabowo

Sementara itu, berdasarkan penelusuran tvonenews di forum hacker treached.to, Bjorka justru telah memperjualbelikan data 105 juta pemilih yang terdaftar di KPU. Hal itu nampak dari unggahan yang dibuatnya pada tanggal 6 September 2022 di forum itu. 

(Tangkapan Layar - Topik unggahan yang dibuat Bjorka di forum hacker. Data pemilih KPU menjadi salah satu data yang dijual Bjorka. Sumber: tim tvonenews)

Pada kesempatan itu, Syamsurizal juga mengungkapkan kekhawatiran-nya akan keberadaan kelompok peretas yang dapat merusak jalannya proses penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana isu peretasan data surat menyurat milik Presiden RI Joko Widodo yang memenuhi berbagai media beberapa hari belakangan ini.

"Berita hari ini di harian-harian ibu kota dan nasional, kita baca persoalan data presiden sudah sedang dibongkar oleh kelompok Bjorka. Kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan Pemilu kita menjadi tercela," ujarnya.