Masyarakat Butuh “Vaksinasi” agar Tak Terjebak Hoaks Pemilu 2024

Jakarta - Menjelang Pemilu 2024, hoaks politik semakin meningkat. Temuan Mafindo sejak Januari hingga September 2022 (1.290 hoaks), hoaks politik paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 29,2%. Perlu melawan hoaks secara kolaboratif, agar tidak menyebar ke masyarakat dan tidak menurunkan kualitas demokrasi. 

Karena itulah, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan berbagai kelompok masyarakat sipil berkomitmen berkolaborasi melawan mis/disinformasi pada Pemilu 2024.  

Hal itu diwujudkan dalam penandatanganan yang dilakukan oleh wakil dari organisasi dan komunitas yaitu Mafindo, AJI, AMSI, Perludem dalam acara Indonesia Fact-Checking Summit (IFCS) 2022 di Hotel AOne, Rabu (30/11/2022). Selain itu, penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meneken komitmen yang sama.

Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menyatakan menjelang Pemilu 2024, hoaks politik meningkat. Berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019, hoaks merajalela, menyasar penyelenggara pemilu, parpol, kandidat, dan pemilih. Pada 2019, hoaks politik mencapai 52,7 persen. Dua pemilu presiden plus Pilkada DKI 2017 itu menggambarkan brutalitas produksi hoaks.

Septiaji menjelaskan, “Penyebaran hoaks pada tahun politik perlu diantisipasi secara serius karena terbukti mempengaruhi kesempatan publik untuk menilai kandidat secara jernih, mengurangi peran publik dalam pengawasan pemilu, meningkatkan potensi konflik, mempertajam polarisasi, dan menggerus kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Polarisasi politik ini berpotensi menyebabkan konflik hingga kekerasan.” 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam pernyataan sikapnya yang dibawakan oleh Adi Marsiela selaku Koordinator Cek Fakta menyatakan bahwa informasi yang kredibel dan sehat adalah syarat fundamental bagi demokrasi. Di masa pemilu, kebutuhan publik mendapatkan informasi yang kredibel jauh lebih besar, di tengah tsunami informasi di internet. 

Baca Juga

JPO Lama di Rasuna Said Dibongkar, Pramono Pilih Akses Terintegrasi yang Ramah Disabilitas

Sehingga peran jurnalis cukup penting agar dapat mempublikasikan informasi yang akurat, membantah hoaks, dan menyajikan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi di tengah kecenderungan polarisasi yang telah mengakar sejak Pemilihan Presiden 2014, jurnalis harus lebih banyak mengutamakan berita dan mendorong debat publik yang sehat tentang rencana program para kandidat atau calon, alih-alih mengamplifikasi perbedaan agama atau isu identitas lainnya.