Mahfud MD Sebut Kaltim Jadi Daerah Rawan Pelanggaran Pemilu, Politik Uang hingga Pemalsuan Dokumen

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah yang rawan melakukan pelanggaran dalam pemilihan umum (Pemilu).

Hal ini Mahfud sampaikan usai menghadiri Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu "Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kalimantan" di Balikpapan, Selasa (20/6/2023).

Mahfud MD mengatakan bahwa indeks kerawanan pemilu di Kaltim tinggi. Namun, ia enggan merinci pelanggaran apa yang marak terjadi di wilayah Kalimantan itu.

"Mengapa memilih kalimanatan Timur? Atau kota balikpapan ini, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Kalimantan Timur ini memiliki indeks kerawanan pemilu yang tinggi, menurut hasil analisis yang dilakukan oleh Bawaslu," ungkap Mahfud MD di Balikpapan, Selasa (20/6/2023).

Meski enggan merinci kerawanan yang terjadi di Kaltim, namun Mahfud MD membeberkan sejumlah pelanggaran yang biasa terjadi saat pemilu. Mulai dari politik uang hingga pemalsuan dokumen.

Baca Juga

Dianggap sebagai Penyebab Hilangnya Jutaan Suara Rakyat dalam Pemilu, Parliamentary Threshold 4 Persen Jadi Topik Diskusi Pemuda

"Banyak sekali (pelanggaran) bisa macam-macam. Bisa politik uang, bisa penghapusan dokumen, kan banyak tuh. Surat panggilan, surat suara itu sudah dikirim lalu kemudian dihimpun oleh orang-orang tertentu agar nanti diwakili oleh orang yang bersangkutan untuk menyoblos," jelas Mahfud MD.

"Atau ada lagi yang memalsu dokumen, sudah jadi, lalu difoto, lalu dibuat yang mirip, lalu dicoblos, lalu dimasukkan sebagai kotak suara," tambahnya.

Namun demikian, kata Mahfud MD, contoh yang disebutkan ini bukan terjadi di Kaltim, tetapi saat ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini bukan di Kaltim, ini pengalaman saya di MK," tutur Mahfud MD.

Oleh sebab itu, Mahfud MD mengatakan, Pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, penyelanggara pemilu, penegak hukum dan semua partai politik agar mengawal kesuksesan pemilu.

"Pemilu dari waktu ke waktu harus menjadi semakin baik. Dan tahun 2024, mutlak harus menjadi lebih baik lagi daripada pemilu yang terjadi 2019 dan sebelumnya," ujar dia.

"Itu artinya kita maju dan maju terus, belajar dari pengalaman masa lalu untuk memperbaiki masa depan," pungkasnya.(rpi/muu)