Soal Gugatan Usia Capres-Cawapres ke MK, PKS Ungkit Putusan Tahun 2007

tvOnenews.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan konsistensi Mahkamah Konstitusi (MK) sedang diuji dengan adanya gugatan terkait usia capres dan cawapres.

Hidayat mengatakan MK seharusnya kembali menyatakan bahwa hal itu sebagai kebijakan hukum terbuka yang menjadi wilayah DPR dan pemerintah, bukan ranah MK.

“Harusnya kembali ditunjukkan oleh MK sebagai keputusan MK, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap MK sebagai pengawal konstitusi yang independen, dan jauh dari kooptasi kekuatan dan kepentingan politik jangka pendek dari pihak manapun juga," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (3/8/2023).

Dia lantas mengingatkan terkait putusan pada 2007 bahwa MK menolak segala permohonan terkait persyaratan usia calon pejabat negara. Ketika itu, MK menganggap terkait batasan usia calon pejabat negara sebagai kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan DPR dan pemerintah.

“Bahkan, pada 2021 lalu, MK juga menolak permohonan uji materi terkait usia calon kepala daerah yang diajukan oleh pemohon dari partai yang sekarang juga melakukan pengujian UU Pemilu ini,” jelas Hidayat.

“Dalam putusan tersebut, MK tegas konsisten merujuk kepada putusannya pada tahun 2007 bahwa masalah usia calon pejabat negara bukan masalah konstitusionalitas norma yang menjadi kewenangan MK,” tambah dia.

Baca Juga

DPR Ungkap Tantangan Investasi Jumbo Jepang ke RI, Sebut Komitmen Rp384 Triliun Bukan Basa-Basi

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan fakta hukum bahwa sejak 2021, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk tidak mengubah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahkan kesepakatan itu juga ditindaklanjuti oleh DPR dengan mengeluarkan revisi UU Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“Dan hingga 2023 ini, di Prolegnas Prioritas 2023 di DPR tidak ada program revisi UU Pemilu yang disepakati oleh DPR dan Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam daftar RUU untuk dibahas di sisa tahun 2023, jelang Pemilu 14 Februari 2024,” ujar Hidayat.

Hidayat menilai perdebatan soal UU Pemilu seharusnya sudah selesai, yakni dengan tetap memberlakukan dan merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tanpa revisi sesuai kesepakatan DPR dengan pemerintah.

“Termasuk syarat minimal umur capres maupun cawapres yaitu 40 tahun," tutup dia.(saa/chm)