MK akan Gelar Sidang Putusan Lima Perkara Terkait Cipta Kerja
- polri.go.id
Keduanya menjadi ahli pemohon perkara nomor 40/PUU-XXI/2023 pada Rabu (26/7/2023) lalu.
Aan Eko Widiarto, Ahli Hukum Tata Negara dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai ahli pemohon perkara nomor 46/PUU-XXI/2023 menyebutkan salah satu kesalahan UU 11/2020 adalah bertentangan dengan asas keterbukaan sehingga pembentukannya harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna.
Dalam hal pembentukan UU, alih-alih membentuk UU untuk memperbaiki UU 11/2020, presiden justru membentuk Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja kemudian DPR menyetujuinya dan menetapkannya sebagai UU.
Sementara itu, Sri Palupi selaku saksi pemohon mengatakan telah membaca putusan MK dimana MK menyatakan UU Cipta Kerja itu sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Pada Senin (7/8/2023) lalu, Jamaludin Ghafur sebagai ahli yang dihadirkan Partai Buruh menyatakan bahwa penerapan metode omnibus pada UU Cipta Kerja tak penuhi syarat.
Salah satunya kecacatan hukum formil dalam tahap persetujuan UU Cipta Kerja di DPR.
Terakhir, keterangan Aidul Fitriciada Azhari pada Senin (14/8/2023) dalam kapasitasnya sebagai ahli yang dihadirkan oleh presiden/pemerintah menyatakan Perppu Cipta Kerja ditetapkan untuk menindaklanjuti putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020. (agr/nsi)
Dapatkan berita menarik lainnya dari tvOnenews.com di Google News.
Load more