Hasto PDIP: MK Benteng Demokrasi, Tak Boleh Dikorbankan Hanya karena Hubungan Keluarga

Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara soal netralitas dan independensi eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK), Jimly Asshiddiqie.

Pasalnya, Jimly pernah menyatakan mendukung bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dia juga terlihat hadir dalam pertemuan Prabowo dan eks Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 1 Mei 2023 lalu.

“Kita percayakan pada kenegarawanannya Prof. Jimly dan seluruh anggota dari mahkamah etik,” ucap Hasto di Stadion GBK, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).

Hasto masih yakin Jimly akan mendengarkan suara rakyat dalam memutuskan hasil pemeriksaan Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya.

“Yakin dengarkan suara rakyat, itu yang paling baik, dengarkan suara rakyat, sehingga pemilu berjalan secara demokratis tanpa intimidasi, berlangsung secara jurdil dan demokratis,” ujar dia.

Hasto menegaskan MK tidak boleh dikebiri dan putusannya tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kepentingan segelintir pihak. Adapun Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Jokowi dan paman dari bakal cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga

BNPB Buka Suara soal Putusan MK Status Bencana: Tiga Indikator Bisa Jadi Penentu, Korban Tetap Utama

“MK itu adalah benteng demokrasi sehingga tidak boleh dikebiri, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh hanya karena hubungan kekeluargaan kemudian hukum dikorbankan,” tegasnya.

“Maka kami percayakan sepenuhnya pada mahkamah etik untuk mengambil keputusan terbaik demi keadilan,” sambung dia.

Lebih lanjut, dia juga berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa menjadi penyelenggara pemilu dengan baik.

“KPU kita harapkan bersama Bawaslu menjadi penyelenggara baik yang betul-betul langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” tandas Hasto. (saa/ebs)