Ombudsman Sebut Kebijakan Impor beras Tidak Ada Indikator yang Jelas

Yeka memandang permasalahan terus naiknya beras ini karena kurangnya pasokan beras, yang salah satunya disebabkan tingginya harga gabah.

Untuk itu, Ombudsman mengusulkan agar Bapanas membuat kebijakan HET gabah di tingkat penggilingan padi, guna mengendalikan harga gabah di tingkat petani.Dengan catatan, penerapan HET gabah ini perlu dievaluasi setiap minggu.

Yeka mengatakan, jika harga gabah sudah terkendali, HET gabah dapat dipertimbangan untuk dihapus. Perumusan kebijakan HET gabah juga harus mempertimbangkan komponen produksi di tingkat petani.

“Tutupnya sejumlah penggilingan padi menandakan pasokan beras dalam negeri menurun. Sehingga berdampak pada kepada pelaku usaha. Peran pemerintah dalam pembinaan penggilingan hanya mengatur izinnya saja. Ombudsman akan mendorong adanya penguatan dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap penggilingan padi,” terang Yeka.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Prof. Dwi Andreas Santosa mengatakan, selama 2014 – 2023 produksi padi dalam negeri menurun rata-rata 1 % tiap tahun.

Ia menyebutkan, penurunan produksi padi 2023 setara 0,65 juta ton beras, sedangkan impor sebesar 3,3 juta ton. Sehingga terjadi kelebihan stok 2,65 juta ton beras yang menyumbang stok awal tahun 2024 sebesar 6,71 juta ton beras.

Baca Juga

Ombudsman Kalsel Diminta Tetap Kawal Putusan MA Soal Eksekusi Saat Pergantian Kepala BPN Banjarbaru

“Data stok beras nasional per 3 bulan perlu segera diadakan. Data produksi dan stok beras nasional digunakan untuk menghitung perlu tidaknya impor dan berapa jumlahnya. Dengan data tersebut pemerintah bisa meyakinkan masyarakat bahwa memang diperlukan impor pada saat itu,” paparnya. 

Meskipun demikian, Prof Andreas tetap mendorong agar Perum Bulog menyerap gabah atau padi dari petani.

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita mengatakan pihaknya saat ini mengalami kesulitan untuk menyerap gabah dari petani.

Ia mengatakan ketersediaan terakhir impor beras dari tahun 2018. Setelah itu memaksimalkan ketersediaan dari dalam negeri. Saat ini stok CBP 1,4 juta ton.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Budi Waryanto menanggapi terkait masukan dari Ombudsman mengenai HET beras yang perlu dievaluasi.

Budi mengatakan hal tersebut sedang dalam proses diskusi dan pembahasan lebih lanjut. Menurutnya, tantangan ke depan mengenai ketersediaan pangan adalah pola waktu tanam yang mengalami pemunduran. (rpi/ree)