Meski Tahun Politik, Fraksi PKB DPR Klaim Masih Konsisten Layani Rakyat

Jakarta, tvonenews.com - Perhelatan pemilu 2024 menjadikan tahun ini sebagai tahun politik. Meski demikian, fraksi PKB di DPR mengaku tetap menunjukkan komitmennya untuk melayani rakyat Indonesia sepanjang 2023. 

Seluruh anggota fraksi PKB di DPR tetap bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik meski di tahun politik. 

"Satu tahun menjelang pemilu ini, Fraksi PKB tetap menjalankan tugasnya sebagai penyambung aspirasi rakyat dan terus melayani rakyat," demikian keterangan tertulis yang diterima, Minggu (31/12/2023).

Pada 2023, Fraksi PKB berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, ekonomi inkusif, dan pemerataan pembangunan. Kinerja anggota Fraksi PKB tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai anggota legislatif, yaitu fungsi pengawasan, fungsi penganggaran (budgeting), dan fungsi legislasi. 

Dalam ranah ekonomi dan keuangan, Fraksi PKB mengaku terlibat aktif dalam mengawal berbagai aspek yang memengaruhi perekonomian Indonesia. 

Fraksi PKB tidak hanya mengamati pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keseluruhan kondisi, tetapi juga turut mengawal masalah-masalah yang bersinggungan dengan kebijakan harga bahan baku, seperti tempe, sebagai produk khas Indonesia. 

Baca Juga

Pemprov Jawa Tengah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026

Lebih lanjut, Fraksi PKB menyoroti urgensi penguatan hukum dalam industri perkoperasian yang masih memiliki celah hukum yang rawan dimanfaatkan oleh oknum.

Fokus Fraksi PKB juga terhadap inklusi keuangan, dengan perhatian khusus pada kelompok yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, menggarisbawahi pentingnya edukasi tentang perbankan dan kemudahan akses keuangan untuk semua lapisan masyarakat. 

Kasus kontroversial yang melibatkan kerugian besar dari KSP menjadi sorotan Fraksi PKB. Untuk mengatasi permasalahan kasus tersebut agar tidak terulang lagi, Fraksi PKB mengajukan perlunya perubahan dan penguatan melalui RUU Koperasi baru, karena adanya kelemahan pengawasan yang terdapat dalam UU Koperasi No 25 Tahun 1992. 

Adanya penyalahgunaan aset koperasi yang diubah menjadi milik pribadi pengurusnya menjadi indikasi kelemahan pengawasan yang perlu segera diperbaiki. Selain itu, perhatian Fraksi PKB terhadap UMKM tercermin dalam dorongan untuk terus melakukan digitalisasi demi meningkatkan daya saing produk lokal. 

Sepanjang tahun 2023, lanjut rilis resmi itu, Fraksi PKB tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga melakukan pendekatan terhadap regulasi melalui optimalisasi penerapan UU PPSK dan UU HPP. Dorongan Fraksi PKB kepada pemerintah untuk mempercepat pembahasan peraturan turunan UU PPSK menunjukkan komitmen Fraksi PKB dalam mengawal dan menegakkan regulasi demi stabilitas sistem keuangan.