Jaga Suara Rakyat, KPU Lakukan Penguatan Sistem Digital

Jakarta, tvOnenews.com - Digitalisasi kepemiluan di Tanah Air merupakan suatu keniscayaan. Kendati demikian, perlu penguatan sistem digital oleh KPU RI guna menjaga suara rakyat selepas pesta demokrasi terakbar pada tanggal 14 Februari 2024.

Vox populi vox Dei (suara rakyat, suara Tuhan) patut dijaga oleh pemangku kepentingan kepemiluan, antara lain, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih serta lembaga pemantau pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku lembaga penyelenggara pemilu telah membangun aplikasi bernama Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) agar publik segera tahu hasil pemilihan umum. 

Namun, hingga kini masih banyak pertanyaan serta kekhawatiran tentang keamanan Sirekap untuk menghitung serta menampilkan hasilnya kepada masyarakat.

Sirekap adalah inovasi KPU untuk meningkatkan keterbukaan dalam pemilu. Bahkan, lembaga penyelenggara pemilu ini sudah menerapkan aplikasi ini pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. 

Pada Pemilu 2024, KPU akan menggunakan lagi Sirekap untuk memudahkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Baca Juga

Berdayakan Petani Milenial, Inovasi Digital Kini Sediakan Akses Belajar hingga Cek Keaslian Produk

Meskipun Sirekap hanyalah alat bantu dan bukan sebuah data sebagai pegangan dan hasil akhir penghitungan pemilu, pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha mengingatkan kepada KPU RI untuk memperkuat sistem aplikasi ini.

Masalahnya, jika terjadi serangan siber terhadap Sirekap, kemudian pelaku mengubah jumlah perhitungan suara, tentunya ini hal sangat krusial yang harus diwaspadai. 

Hal ini mengingat hasil perhitungan dari Sirekap adalah salah satu yang bisa diketahui lebih awal daripada perhitungan serta rekap manual yang dijadikan hasil akhir.

Apabila hasil Sirekap memiliki selisih, apalagi selisih yang cukup jauh, akan timbul ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara dari KPU. 

Bahkan, mungkin akan ada permintaan untuk melakukan penghitungan ulang yang tentunya akan memakan banyak waktu serta biaya.

Oleh karena itu, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC ini berpendapat bahwa keamanan data Sirekap merupakan salah satu faktor kunci supaya Pemilu 2024 dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Untuk memperkuat keamanan Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi suara pada tanggal 14 Februari 2024, KPU telah menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).