Jaga Suara Rakyat, KPU Lakukan Penguatan Sistem Digital

Bahkan, mungkin akan ada permintaan untuk melakukan penghitungan ulang yang tentunya akan memakan banyak waktu serta biaya.

Oleh karena itu, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC ini berpendapat bahwa keamanan data Sirekap merupakan salah satu faktor kunci supaya Pemilu 2024 dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Untuk memperkuat keamanan Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi suara pada tanggal 14 Februari 2024, KPU telah menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjamin keamanan Sirekap karena pada saat pembangunan sistem sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tiga institusi tersebut.

Namun, pada kesempatan berbeda, kata Pratama, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera beserta Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa mengkritisi Sirekap milik KPU yang tidak aman serta perlu diaudit ulang serta dilakukan simulasi proses yang ada di dalamnya.

Pada kesempatan berbincang dengan anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, dalam sebuah acara di salah satu televisi, menyatakan bahwa pihaknya sudah mengaudit Sirekap. Bahkan, sudah disimulasikan bersama anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Untuk memastikan keamanan suatu sistem, menurut Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), perlu melakukan beberapa langkah, seperti code auditing (audit kode), security assessment (penilaian keamanan), sampai penetration testing (pengujian penetrasi).

Melihat pembangunan Sirekap yang sudah menggandeng berbagai lembaga yang memiliki kompetensi keamanan siber, kemudian instansi tersebut tergabung dalam Gugus Tugas Keamanan Siber KPU, seharusnya sistem tersebut sudah aman karena sudah melakukan berbagai tes mulai dari fase development sampai dengan produksi atau server yang bisa dipergunakan secara umum.

Akan tetapi, yang bisa akses ke situs sirekap-web.kpu.go.id hanya anggota KPU dan badan ad hoc penyelenggara pemilu, termasuk KPPS.

- Waspadai Serangan Siber