Kemendikbudristek Respons Dugaan Kasus Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI merespons kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila. 

Bahkan, Kemendikbudristek RI mengaku turut serta menangani kasus dugaan pelecehan seksual yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini. 

"(Kami sudah monitor kasus tersebut) Berdasar laporan masyarakat. Kasus tersebut sudah ditangani inspektorat jenderal," kata Nizam saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Minggu (25/2/2024). 

Nizam menjelaskan pihaknya ikut turun tangan menangani kasus tersebut sesuai Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). 

Sementara, kata Nizam, pihaknya menyerahkan pengungkapan proses hukum yang berlaku kepada kepolisian. 

"Kepolisian ya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada," katanya. 

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila Mengadu ke Kemendikbudristek RI 

Korban dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila turut mengadukan insiden tersebut ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi (Kemendikbudristek) RI. 

Tak hanya itu, korban dugaan pelecehan seksual itu turut serta bersurat kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). 

Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual, Amanda Manthovani saat dikonfirmasi awak media. 

"Kita sudah bersurat ke Kemedikbud, LLDIKTI, Komnas Perempuan sama LPSK. Kita sudah ada pertemuan juga waktu itu saya LLDIKTI, Dikti, komnas perempuan sama LPSK. Kita sudah bersurat semuanya," kata Amanda, Jakarta, Minggu (25/2/2024). 

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila Surati LPSK

Korban dugaan aksi pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

Kuasa hukum kedua korban, Amanda Manthovani mengaku pihaknya tak hanya menyurati LPSK dalam upaya perlindungan dan bantuan hukum kasus tersebut. 

Beruntung, sejumlah lembaga merespons baik terkait upaya perlindungan korban dari kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila tersebut 

"Iya dan perlindungan Komnas Perempuan kita sudah juga. Dan sudah direspons sama semua instansi, mereka responsnya bagus," kata Amanda kepada awak media saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (25/2/2024). 

Diberitakan sebelumnya, oknum rektor Universitas Pancasila (UP), Jakarta berinisial ETH dipolisikan usai diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap pegawai wanitanya. 

Bahkan, terdapat laporan polisi terhadap oknum rektor tersebut terkait dugaan aksi pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Pancasila (UP). 

Satu laporan tersebut dilayangkan korban wanita  berinsial RZ di Polda Metro Jaya dan telah teregister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDAMETROJAYA pada tanggal 12 Januari 2024 dengan terlapor ETH. 

Sementara korban lainnya yakni wanita berinsial DF melaporkan aksi dugaan pelecehan seksual itu ke Bareskrim Polri dan telah teregister dengan nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/BARESKRIMPOLRI pada tanggal 29 Januari 2024. 

"LP (Laporan Polisi) ada 2 korban, 1 LP di Mabes, 1 di Polda kasus sama 2 pelapor dengan 1 terlapor orang yang sama. 2 korban membuat LP sblm punya kuasa hukum, saya menjadi kuasa hukum mereka tanggal 31 Januari (2024)," kata kuasa hukum kedua korban, Amanda Manthovani kepada awak media saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (23/2/2024). 

Di sisi lain, pihak Universitas Pancasila buka suara adanya laporan polisi terkait dugaan aksi pelecehan seksual oleh oknum rektor terhadap dua pegawai wanita. 

"Iya, kami sudah mendengar mengenai adanya pelaporan tersebut, kami juga mencermati pemberitaan yang muncul di media," kata Kabiro Universitas Pancasila, Putri Langka saat dikonfirmasi tvOnenews.com, Jakarta, Sabtu (24/2/2024). 

Putri menjelaskan pihaknya mengaku menghormati proses hukum yang tengah bergulir terkait adanya laporan dugaan pelecehan seksual oleh oknum rektor itu. 

Menurutnya pihak kampus tidak mungkin mendahului proses hukum yang sedang berjalan tersebut. 

"Namun demikian karena pelaporan ditunjukan ke Polda, maka kami akan menunggu proses hukum yang berjalan di Polda karenanya tidak dapat mendahului proses yang sedang berjalan. Kami akan menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan," ungkapnya. 

Di sisi lain, Putri menegaskan pihak kampus menghormati segala proses hukum yang melibatkan pelapor dan terlapor. 

Pihaknya menegaskan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah sampai pada putusan hukum tetap. 

"Kami minta semua pihak untuk mendukung proses yang sedang berjalan ini, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk kooperatif dalam menjaga hal terbaik untuk institusi," pungkasnya. (raa)