Repdem: Hormati Para Pihak yang Tempuh Jalur Konstitusi Pilpres 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Penyebaran berita bohong atau hoaks dan kampanye hitam selama pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, agama hingga budaya. 

Sebaran hoaks dapat berdampak pada timbulnya perpecahan dan persatuan nasional sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang sangat maksimal dalam menangkal virus-virus informasi yang menyesatkan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional Repdem, Abraham Leo Tanditasik, mengatakan dalam kontentasi pemilu adalah hal yang wajar jika terdapat serangan hoaks dan kampanye hitam yang menyudutkan pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, hoaks semacam itu merupakan hal-hal yang berada di luar etika dalam berdemokrasi lima tahunan tersebut. Ia berharap tak ada lagi terjadinya berita-berita yang memecah belah persatuan.

"Ya kalau hoaks harus selesai kan. Jadi gini hoaks itu kan beredar ketika terjadi konstentasi. Konstentasi itu biasa, tiba-tiba ada hoaks itu buat kita hal biasa meskipun itu diluar etika, sekali lagi saya menyebut diluar etika. Konstentasi sudah lewat, Pemilu 2024 dari pencoblosan sudah lewat maka hal-hal seperti itu saya kira yang perlu di ingatkan adalah jangan terjadi lagi," kata Abraham di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Suasana Pilpres 2024 jauh lebih baik dalam penyebaran hoaks dibanding Pemilu 2014 dan 2019

Baca Juga

Empat Kali Kalah dalam Pemilu, Prabowo Bicara Kunci Kemenangan Terakhir

Dia menegaskan, sebaran berita hoaks dan kampanye hitam tak sebanyak sebelumnya jika dibandingkan dengan gelaran Pemilu 2014 dan 2019. Di periode tersebut, sebaranya virus informasi itu dapat dikatakan masih tersebar bebas sehingga banyak masyarakat terhasut dan menjadi korbannya.

"Aku kira kemarin hoaksnya tidak separah 2014-2019, kalau itu parah banget. Tahun ini aku lihat hoaksnya sudah jauh-jauh menurun," ujar pria yang disapa Abe ini.

Repdem menilai, segala bentuk informasi yang bersifat hoaks selayaknya harus dibuktikan sehingga dengan cara tersebut masyarakat dapat memilah mana informasi yang benar dan tidak benar.

"Dan yang melakukan itu juga harus bisa membuktikan apa yang disebutkan itu benar. Kemarin saya sudah ada satu kasus kemudian sudah dihentikan, oke saya kira di belakang itu semua sudah kondisikan damai, sudah selesai persoalannya sudah selesai. hanya kita berharap ke depan yang namanya potensi hoaks khususnya SARA itu jangan sampai terjadi lagi, itu yang kita hindari," jelas Abe.

Di sisi lain, usai gelaran Pemilu 2024 para kandidat yang berkontestasi saat ini sedang menempuh jalur konstitusi yakni melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka menyesaikan sengketa pemilu. Menurutnya, upaya tersebut merupakan upaya langkah hukum yang sebagaimana mestinya.

"Saya kira semua hari ini menempuh jalur konstitusi, melalui MK. Ya itu kan memang jalur pintunya di sana. Kedua, adalah pintunya adalah melalui DPR RI, jadi yang kita perhatikan adalah MK yang masih bergulir sampai setelah lebaran. Kemudian nanti ada lagi, saya gak tau nanti hak angket ini akan benar-benar terjadi atau tidak, tetapi itu koridor konstitusi sehingga kita hormati. Kalau koridor itu masih koridor konstitusi saya kira kita hormati sama-sama," tegasnya.

Kendati demikian, Abe meniali perlunya langkah untuk membangun rekonsiliasi nasional sebagai bangsa besar yang semakin dewasa dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi sebuah bangsa. Secara historis, bangsa Indonesia telah teruji dalam mewujudkan rekonsiliasi setelah kontestasi politik pada pemilu.

"Saya kira gini, 2019 kita ambil contoh. 2019 itu puncak kedewasaan politik, di mana tahun 2019 sangat cepat. hanya 2 bulan sudah bisa rekonsiliasi nasional, sudah bisa makan sama-sama kemudian yang satu menyambang ke tempat yang lain itu udah hal biasa," ungkap Abe.

"Saya kira di politik sudah hal yang biasa. Ada yang harus dingat satu, founding fathers kita, itu sekonflik-konfliknya di parlemen, sekonflik-konfliknya di kabinet, di luar sidang kabinet mereka bisa sama-sama. Artinya ini kepentingan bangsa yang kita. Ya rekonsiliasi dari faktor historis itu sudah dicontohkan. Kurang dahsyat apa kelompok yang Natsir misalnya dengan kelompok PNI, tetapi ketika selesai dipersidangan keluar ya berkawan lagi," ungkapnya lagi.

Di sisi lain, beberapa partai politik seperti NasDem, PKS bahkan PPP secara terbuka telah memberikan ucapan selamat kepada pasangan atau kandidat capres dan cawarpes yang memenangkan kontestasi Pemilu 2024. Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa dalam demokrasi.

"Itu hal yang biasa, kita mengucapkan selamat kan hal yang biasa. Ya itu adalah keputusan partai masing-masing. keputusan partai yang mengucapkan selamat tapi kan di MK masih jalan. Masalah kemudian apakah nanti yang saya bilang, ada jalur konstitusi yang akan ditempuh, itu hal yang normal. Satu, kita juga tetap ingat bahwa kita ini Republik Indonesia, yang kedua sebagai pendidikan politik ini hal yang wajar," ungkapnya.

Ia pun berharap perlunya menjada kondusifitas sehingga upaya hukum melalui jalur konstitusi adalah langkah yang tepat sehingga tentunya para kader partai akan taat kepada perintah partai dalam menjaga dan mengawal konstitusi.

"Saya kira pertama gini, ikuti semua jalur sesuai dengan konstitusi. Kalau saya anggota PDIP saya selalu dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati tidak pernah keluar dari jalur konstitusi. Saya tegak lurus aja ke satu orang ketua umum, kalau ketua umum ikut jalur konstitusi saya juga ikut jalur konstitusi, itu saja," tegas Abe.

Jadi, kata dia, Repdem melihat bahwa pada situasi saat ini, menjaga kerukunan antar anak bangsa adalah sesuatu yang harus di kedepankan sehingga persatuan dan kesatuan nasional terus semakin kuat dan kokoh. 

"Saya kira hari ini rukun-rukun aja nih, rukun-rukun aja kok. Yang masih ribut kan di elit, di bawahnya saya kira sudah biasa-biasa aja. Aku malah khawatirnya kalau (nanti) ribut antrian beras, kalau soal yang kemarin aku kira di grassroot sudah tenang," tegasnya.

Abe pun turut mengapresiasi langkah aparat dalam mengawal dinamika pesta demokrasi lima tahun ini secara maksimal sehingga kontestasi Pemilu 2024 ini dapat berjalan secara sukses tanpa ada hambatan dan gangguan keamanan secara menyeluruh.

"Ya proses kemarin dengan segala dinamikanya, hari ini itu sudah menjadi fakta hukum, sudah menjadi fakta yang terjadi hanya kemudian ke depan kita berharap lebih profesional dan PR kita masih sangat banyak, khususnya tantangan global yang hari ini, ya mungkin dampaknya perang dunia gak langsung ke sini. Tetapi kita harus siap dengan dampaknya. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, hati-hati dengan krisis pangan," pungkasnya. (ebs)