Tiga Organisasi Bela Dewan Pers Dalam Gugatan Yang Menyoal Kewenangan di UU Pers 

Jakarta - Tiga organisasi pers Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) membela Dewan Pers yang kini sedang digugat kewenangannya melalui Pengujian Undang-undang Pers Perkara Nomor: 38/PUU-XIX/2021 yang diajukan Heintje Grontson Mandagie.

Upaya pembelaan ini dilakukan dengan mengajukan sebagai Pihak Terkait dalam pengujian Undang-undang Pers itu.

Diketahui, Heintje Grontson Mandagie mengajukan pengujian UU Pers atas 2 Pasal yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf f terkait kewenangan Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam membentuk peraturan dibidang pers dan Pasal 15 ayat (5) terkait keanggotan Dewan Pers yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

"Berdasarkan hal tersebut dengan ini kami menyampaikan, jika dibaca baik-baik terkait kewenangan Dewan Pers pada salah satu pasal yang diuji, Pasal 15 ayat (2) huruf f sebenarnya hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi–organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers," kata kuasa hukum AJI, AMJI dan IJTI, Ade Wahyudin melalui keterangan tertulis, Selasa (11/1/2022). 

Sehingga, lanjut Ade, sebenarnya tidak ada sama sekali ruang dan kesempatan Dewan Pers untuk memonopoli.

"Sebagai fasilitator, Dewan Pers diwajibkan memastikan adanya ikut serta dari organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers," papar Ade. 

Baca Juga

Monyet Peliharaan Lepas, Balita 5 Tahun di Pamekasan Tewas Digigit

Selain itu, lanjut Ade, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari memfasilitasi sendiri adalah; memberikan fasilitas. 

"Fasilitas artinya: sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan. Artinya pada konteks fungsi Dewan Pers dalam membentuk peraturan pada bidang pers, khususnya pada Pasal 15 ayat (2) huruf f adalah menjadi pihak yang memberikan sarana untuk melancarkan fungsi dan kemudahan kepada organisasi pers untuk berkontribusi dan ambil bagian dalam membentuk peraturan di bidang pers," paparnya.

Sebagai fasilitator, kata dia, maka jika terdapat pembentukan peraturan di bidang pers tanpa mengikutsertakan organisasi pers maka barulah bisa dianggap bertentangan dengan fungsi dalam UU Pers sendiri. 

"Seandainyapun terjadi, permasalahan berada di tataran implementasi bukan pada tataran normatif dengan memintakan Dewan Pers kehilangan sebagian fungsinya sebagai fasilitator organisasi pers membentuk peraturan di bidang pers," kata Ade.

Ade menambahkan, mencermati pokok perkara yang diajukan para Pemohon, yakni Heintje Grontson Mandagie, mengenai memfasilitasi adalah menginginkan penyusunan peraturan-peraturan bidang pers dilakukan oleh masing-masing organisasi pers, bukan dalam bentuk peraturan Dewan Pers, justru dinilai membahayakan. 

"Hal tersebut dikhawatirkan justru membuat peraturan-peraturan bidang pers dapat menjadi tidak kohesif, terpisah sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi-organisasi pers, dan bahkan berpotensi bertentangan satu dengan yang lain," paparnya. 

Hal ini, lanjut Ade, berpotensi membuat munculnya kode etik jurnalistik yang tidak baku dan beragam penafsiran sesuai versi masing-masing organisasi pers. 

"Dikhawatirkan justru memunculkan kebingungan massal pada insan pers Indonesia dan mengganggu kebebasan serta profesionalitas pers." (ito)