Sosok Ini Tegaskan Tak Ada Niatan Gantikan Cak Imin sebagai Ketum PKB

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Fraksi PKB DPR RI Faisol Riza menegaskan tidak pernah berniat menggantikan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP PKB.

Dia menekankan bahwa dirinya sampai saat ini tetap tunduk dan patuh pada perintah Cak Imin sebagai pimpinan partai.

"Saya tunduk patuh setia dan tegak lurus kepada Ketua Umum PKB Cak Imin," kata Faisol, Rabu (21/8/2024).

Selaku Ketua DPW Jambi, dia juga sudah memimpin rapat pleno yang memutuskan meminta Cak Imin memimpin kembali DPP PKB.

"Seluruh DPC se-Jambi juga mendukung Cak Imin. DPW Jambi bersama seluruh DPW se-Indonesia sudah meminta Cak Imin dalam Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) pada bulan Juli lalu agar kembali menakhodai PKB ke depan,” terangnya.

Baca Juga

Agar Karhutla Tak Terulang Lagi, DPR Dorong Reaktivasi Kanal Gambut

"Kami seluruhnya solid. Tidak ada nama lain yang pantas memimpin PKB ke depan kecuali Cak Imin,” sambungnya.

Ia mengakui pula keberhasilan nyata Cak Imin selama memimpin PKB. Salah satunya pada Pemilu 2024.

"Keberhasilan Ketum sangat nyata. Pileg 2024 perolehan PKB naik pesat. Mandat Muktamar 2019 agar beliau maju pilpres juga berhasil dilaksanakan," tuturnya.

Ketua DPW Jambi ini lantas mengingatkan kepada pihak-pihak yang mengganggu Cak Imin sama dengan mengganggu PKB.

"Ketum PKB adalah simbol muruah partai. Kalau ada pihak-pihak yang mengadu domba, termasuk menyebut-nyebut nama kami, akan kami hadapi," ucapnya.

Untuk itu, Faisol membantah informasi bohong yang beredar menjelang Muktamar VI di Bali pada tanggal 24—26 Agustus 2024 sebagaimana yang beredar di media sosial X melalui akun @spinnicg.

Akun itu menyebutkan bahwa Cak Imin merestui Faisol Riza menjadi Ketua Umum DPP PKB berikutnya.

Sedangkan, Cak Imin menjadi Ketua Dewan Syuro DPP PKB.

"Saya juga mengingatkan pemilik akun @spinnicg untuk tidak menyebarkan berita hoax, melakukan fitnah dan adu domba. Saya juga minta segera mencabut postingan tersebut sebelum saya melaporkannya kepada aparat hukum," kata dia. (ant/nsi)