News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Honor Petugas KPPS Rp850-Rp900 Ribu di Pilkada 2024

Honor petugas atau anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkisar antara Rp850-Rp900 ribu di Pilkada 2024.
Rabu, 18 September 2024 - 09:45 WIB
ILUSTRASI - Kotak suara dari KPU
Sumber :
  • Arif Firmansyah-Antara

Jakarta, tvOnenews.com - Honor petugas atau anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkisar antara Rp850-Rp900 ribu di Pilkada 2024. 

Hal ini diungkapkan oleh Anggota KPU RI Parsadaan Harahap pada Selasa (17/9/2024). 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia menyebut honor petugas KPPS ini turun dibandingkan honor petugas KPPS Pemilu 2024 pada Februari lalu. Pada Pemilu 2024 lalu, ketua KPPS berhak atas honor Rp1,2 juta dan anggota KPPS Rp1,1 juta.

"Untuk pelaksanaan pilkada melalui surat Menkeu disetujui sebesar Rp900 ribu untuk ketua dan anggota sebesar Rp850 ribu," kata. 

Dia menyebut penurunan honorarium ini didasarkan pada pertimbangan bahwa beban kerja KPPS Pilkada 2024 tidak seberat Pemilu 2024 lalu.

Pada Pemilu 2024 lalu, kata dia, KPPS dihadapi dengan lima kotak suara yang harus mereka hitung dalam 24 jam, yakni kotak suara pilpres, pileg DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Sementara itu, pada Pilkada 2024 KPPS akan berhadapan dengan dua kotak suara saja, yaitu pilkada gubernur-wakil gubernur dan pilkada wali kota-wakil wali kota atau bupati-wakil bupati.

Meski begitu, KPPS yang bertugas di masing-masing TPS akan melayani hingga paling banyak 600 pemilih pada Pilkada 2024.

Jumlah ini dua kali lipat lebih tinggi ketimbang kapasitas TPS pada Pemilu 2024 yang dapat diisi paling banyak 300 pemilih saja.

Parsadaan menuturkan sesuai dengan kondisi tersebut, maka surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penetapan honor mengalami perbedaan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ini kami minta melalui teman-teman jurnalis ini bisa disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui sejak awal honorarium yang diterima dengan masa kerja selama kurang lebih satu bulan," ujarnya. (ant/nsi)

tvonenews

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

‎BYD Atto 1 Masih Tak Tergoyahkan, Ini 10 Model Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Oktober 2026

‎BYD Atto 1 Masih Tak Tergoyahkan, Ini 10 Model Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Oktober 2026

‎Berdasarkan data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), BYD Atto 1 mencatatkan distribusi sebanyak 4.329 unit pada Oktober 2026.
Potensi Atlet Muda Akuatik dan Loncat Indah Berkembang Pesat, Partisipasi Peserta IOAC 2026 Naik 20 Persen

Potensi Atlet Muda Akuatik dan Loncat Indah Berkembang Pesat, Partisipasi Peserta IOAC 2026 Naik 20 Persen

Tak hanya soal turnamen, IOAC 2026 membawa kabar positif bagi perkembangan olahraga akuatik nasional.
Operasi Bypass Jantung Perdana, RS UNAIR Sukses Tangani Pasien dalam Enam Jam

Operasi Bypass Jantung Perdana, RS UNAIR Sukses Tangani Pasien dalam Enam Jam

RS UNAIR Surabaya berhasil melakukan operasi bypass jantung untuk pertama kalinya. Keberhasilan tindakan medis berisiko tinggi itu diapresiasi Wamendiktisaintek
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
InfraNexia Tambah 1.408 Km Jaringan Fiber Optik pada 2026, Siapkan AI Ready Infrastructure

InfraNexia Tambah 1.408 Km Jaringan Fiber Optik pada 2026, Siapkan AI Ready Infrastructure

InfraNexia tambah 1.408 km jaringan fiber optik pada 2026 sekaligus menyiapkan AI Ready Infrastructure untuk memperkuat konektivitas digital Indonesia.
Sosok TK Diduga Lakukan Surveillance dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Sosok TK Diduga Lakukan Surveillance dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

TK diduga melakukan pengawasan atau surveillance dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Selengkapnya

Viral