Kondisi Miris Hakim yang Audiensi di MA Hari Ini, Tinggal di Kos dan Jarang Bertemu Keluarga sampai Minum Obat Penenang

Jakarta, tvOnenews.com - Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI), Fauzan Arrasyid mengungkapkan kondisi kehidupan para hakim di Indonesia yang tengah memperjuangkan kenaikan gaji.

Hal ini disampaikan dirinya dalam audiensi bersama Mahkamah Agung (MA) RI, Komisi Yudisial, Kementerian Keuangan, dan Bapennas, di Gedung MA, pada Senin (7/10/2024) tentang tuntutan kenaikan gaji hakim.

Menurutnya saat ini jumlah hakim di Indonesia tidak mencapai 10.000 melainkan sekitar 7.000. Adapun yang tergabung dalam audiensi ini ada sebanyak 148 hakim dari berbagai daerah di Indonesia.

“Aksi ini saat ini secara resmi itu terdaftar diikuti oleh 1.700 hakim di seluruh Indonesia dan saat ini sudah ada di Jakarta 148 hakim yang menggunakan hak cutinya, yang harusnya hak cuti itu digunakan bersama istri dan anak-anaknya ini diambil hari ini, mereka ke sini juga menggunakan dana pribadi tidak ada yang kami minta,” kata Fauzan.

Sementara itu Fauzan mengungkapkan untuk memperjuangkan kenaikan gaji ini, para hakim dari berbagai daerah telah mengambil cuti untuk datang ke Jakarta melakukan audiensi. Namun untuk hakim yang tidak memiliki rezeki, mereka berdiam diri di rumah sebagai dukungan solidaritas dalam kegiatan audiensi.

“Teman-teman yang cutinya sudah habis, kami meminta solidaritasnya untuk mengosongkan jadwal sidang sebagai hari duka bagi kami, sebab 12 tahun sekali kami bersuara dan baru ditanggapi,” tukasnya.

Baca Juga

Maraknya Korupsi di Indonesia, MA dan KPK Gelar Peningkatan Integritas

“Kami juga menjaga profesionalitas bagi sidang yang sudah dijadwalkan jauh sebelum hari itu tetap kami dorong teman-teman untuk menyelesaikannya karena kami tidak mau dianggap sebagai hakim yang sedang memperjuangkan hak tapi melanggar hak masyarakat mencari keadilan,” sambung Fauzan.

Kemudian Fauzan mengungkapkan bahwa kondisinya saat ini hanya hakim yang diberikan asuransi. Sementara itu untuk para hakim yang memiliki istri dan anaknya dan mereka ditugaskan di luar daerah, tidak mendapatkan BPJS kesehatan.

“Jaminan kesehatan saat ini hakim saja yang dicover oleh asuransi. Sedangkan kami ke daerah, mayoritas kami tinggal di Aceh, ditugaskan ke Sulawesi, Makassar, Papua, bawa anak istri tidak dicover. Dari 12 tahun yang lalu untuk anak dan istri tidak dapat,” ucap Fauzan.