Arahan Presiden Prabowo, Pemerintah Bakal Kembali Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah akan melakukan revisi Devisa Hasil Ekspor  (DHE) mengenai perpanjangan jangka waktu eksportir menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto mengungkap bahwa hal ini merupakan perintah dari presiden yang melihat dari aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 soal menyimpan DHE SDA dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

“Terakhir terkait DHE. Peraturan Pemerintah itu arahan Bapak Presiden Prabowo adalah untuk diperpanjang tidak hanya 3 bulan,” kata Airlangga, kepada awak media, pada Minggu (3/11/2024).

Sumber :

• Adinda Ratna Safira/tvOnenews

Kemudian Airlangga mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintahnya dan akan diungkap hasilnya jika telah disepakat.

Baca Juga

Prabowo Terima Dubes AS untuk ASEAN, Bahas Penguatan Kemitraan dan Stabilitas Kawasan

“Jadi kita sedang persiapkan PP-nya. Dan sedang dirapatkan. Kemudian nanti setelah siap nanti kita akan tunjukkan,” ujar Airlangga.

Sementara itu Airlangga belum menjelaskan secara detail mengenai rencana jangka waktu terbaru mengenai penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Namun dipastikan hasil revisi tersebut nantinya akan lebih lama dari tiga bulan.

“Sedang dibahas. (Dipastikan) Lebih lama. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja,” tegas Airlangga.

Sekadar informasi, Pemerintah melalui Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kinerja ekonomi dalam negeri, salah satunya melalui peningkatan pendapatan negara melalui Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023. 

PP ini mengatur kewajiban eksportir SDA dengan nilai US$ 250 ribu ke atas untuk menempatkan dana hasil ekspor mereka ke dalam rekening khusus melalui bank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, paling lambat tiga bulan setelah transaksi dilakukan. 

Assisten Manager Departemen Pengelolaan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Mahardynastika Nindyah Hapsari dalam Capacity Building Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Selasa (14/11) menjelaskan, bahwa Devisa Hasil Ekspor adalah devisa yang diperoleh dari kegiatan hasil ekspor dari berbagai komoditas, baik SDA dan non SDA.