Jelang Pemilihan 2024, Ketua Bawaslu Imbau Jajaran Tingkat Daerah Lebih Cermat Membuat Keputusan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajarannya di tingkat daerah untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan selama tahapan pemilihan atau Pemilu 2024 berlangsung.

Bagja menegaskan, perhatian ekstra diperlukan terutama untuk keputusan-keputusan yang berpengaruh besar terhadap proses Pilkada yang akan datang.

Ketua Bawaslu itu menyoroti pentingnya kehati-hatian, khususnya dalam konteks sanksi pembatalan yang memiliki dampak besar.

Hal itu disampaikan Bagja saat Rapat Pimpinan Nasional: Sinergitas Penyelenggara Pemilu dalam Menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang digelar Jumat (15/11/2024).

"Oleh sebab itu jika yang berkaitan dengan sanksi pembatalan harap teman-teman sangat detail dan hati-hati dalam menentukan pasal, tindak lanjut, dan lainnya," ujarnya.

Bagja menekankan perlunya memastikan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, terutama jika nantinya diuji di PTUN atau pengadilan.

Baca Juga

Bahas RUU Pemilu di DPR, Pakar Usul Bawaslu Dibubarkan dan Wewenang MK Dicabut

Menurutnya, setiap lembaga perlu mengevaluasi struktur dan pola kerja internal untuk meminimalkan risiko.  

"Kami sudah ingatkan yang namanya Bawaslu dan KPU adalah lembaga vertikal. Setiap hal yang berkaitan dengan keputusan penting seperti membatalkan atau berkaitan dengan hak pilih baik hak memilih atau dipilih, harus kemudian disampaikan kepada kami di tingkat pusat. Ini yang kiranya jangan menjadi persoalan ke depan yang kemudian kami tidak ketahui," tegas Bagja.  

Ia juga berharap komunikasi antara KPU dan Bawaslu terus terjalin dengan baik. Dengan begitu, setiap saran atau masukan dari Bawaslu bisa didiskusikan secara matang sebelum diimplementasikan.  

Imbauan dari Bagja ini menjadi pengingat penting bagi seluruh penyelenggara pemilu agar menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap langkah.

Melalui koordinasi yang solid antara Bawaslu dan KPU, harapannya Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan transparan tanpa polemik hukum yang berarti. (rpi)