AMAN Desak Pemerintah Baru Prioritaskan Hak Masyarakat Adat Demi Masa Depan Berkelanjutan

Jakarta, tvOnenews.com - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyerukan langkah nyata dari pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, sebagai upaya menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Dalam diskusi akhir tahun 2024 di Jakarta, Kamis, Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengungkapkan bahwa konflik agraria di wilayah adat masih menjadi masalah serius selama setahun terakhir. 

Ia menyoroti belum optimalnya pengakuan hukum terhadap wilayah adat, yang terus mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.

“Kami mendesak pemerintah baru untuk tidak hanya menjadikan investasi dan bisnis sebagai prioritas, tetapi juga mengutamakan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat. Tanpa langkah konkret, ancaman terhadap masa depan masyarakat adat akan terus berlanjut,” tegas Rukka.

Salah satu langkah penting yang didorong AMAN adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. 

Baca Juga

Hadiri Sidang Adat, Pandji Minta Maaf Dihadapan 32 PerwakilanWilayah Adat Toraja, Didenda 1 Ekor Babi dan 5 Ayam

RUU ini telah bertahun-tahun terhenti di legislatif dan kini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, menjadi harapan besar untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Hingga saat ini, AMAN mencatat 30,1 juta hektare wilayah adat telah terdaftar dalam 1.499 peta wilayah adat di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). 

Namun, dari jumlah tersebut, baru 4,85 juta hektare wilayah yang diakui negara melalui peraturan daerah, serta hanya 265 ribu hektare hutan adat yang disahkan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan.

Sepanjang 2014-2024, AMAN mencatat 687 konflik agraria di wilayah adat yang melibatkan lahan seluas 11,07 juta hektare, dengan 925 anggota masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi.

Rukka berharap pemerintahan yang baru menjadikan ini sebagai momentum untuk mengubah paradigma pembangunan. 

“Pembangunan harus berpihak pada hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan, bukan hanya pada kepentingan ekonomi dan investasi,” tambahnya.

Meski tantangan masih besar, AMAN juga mencatat kabar positif. Semakin banyak pemuda adat yang kembali ke kampung halaman untuk berkarya dengan memanfaatkan teknologi. 

Selain itu, upaya rehabilitasi lahan dan pemetaan wilayah adat terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.

AMAN optimis, dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat adat, masa depan yang adil dan berkelanjutan dapat tercapai. (aag/ant)