Dua Hakim MK Dissenting Opinion Atas Putusan Gugatan Ambang Batas Minimal Pencalonan Presiden dan Wakil

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan terdapat dua hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan gugatan ambang batas minimal (presidential threshold) pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dia mengungkapkan dua Hakim Konstitusi tersebut yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh.

“Terdapat pendapat berbeda atau dissentiong opinion dari dua Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh,” kata Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Sumber :

• Taufik Hidayat/tvOne

Kata Suhartoyo, Anwar dan Daniel menilai bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga MK tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara.

Baca Juga

Roy Suryo Cs Ajukan Uji UU ITE Usai Berstatus Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Wakil Ketua MK Bilang Begini

“Pada pokoknya, dua hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga seharusnya Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan,” ujarnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas minimal pencalonan pasangan capres-cawapres.

Gugatan ini diajukan oleh empat mahasiswa yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna dalam perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan norma Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Hakim MK Saldi Isra menjelaskan semua parpol memiliki hak untuk mengusung pasangan capres-cawapres tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain.

Sebelumnya, Pasal 222 UU Pemilu mengatur bahwa pasangan capres-cawapres harus diusung oleh parpol yang memiliki kursi di DPR minimal 20 persen dari total keseluruhan. 

Atau memiliki 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pileg sebelumnya. (saa/muu)