Kementerian Pertahanan Serahkan Kasus Oknum TNI AL Tembak Bos Rental Mobil ke Mabes TNI

Jakarta, tvOnenews.com - Babak baru kasus penembakan bos rental mobil yang dilakukan oknum TNI AL memasuki babak baru.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) kini telah menyerahkan kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang tersebut ke Mabes TNI.

Kementerian Pertahanan, mengatakan kasus tersebut saat ini tengah ditangani oleh pihak Mabes TNI. 

Dia yakin penanganan kasus penembakan bos rental mobil tersebut akan berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sumber :

• ANTARA/Walda Marison

Baca Juga

TNI Siap Kirim 8.000 Personel Untuk Misi Perdamaian ke Gaza: Tunggu Keputusan Presiden

Hal itu diungkap langsung oleh Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

"Saya belum monitor, tetapi tentunya kami mengikuti proses, dan penanganan kasus TNI ini 'kan ada ranahnya di bawah TNI," katanya.

Frega pun tidak berkomentar ketika ditanya soal adanya dorongan kepada pihak TNI untuk mengevaluasi penggunaan senjata di kalangan prajurit.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendukung evaluasi menyeluruh penggunaan senjata di lingkungan TNI setelah kasus penembakan oleh oknum TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas.

Walaupun TNI sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, menurut dia, pengawasan terhadap implementasi SOP terkait dengan penggunaan senjata api harus lebih diperketat.

"Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata," kata Amelia dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, dia juga menyarankan evaluasi terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan karena tugas tersebut memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik.

Dari tiga oknum TNI AL yang terlibat kasus itu, kata dia, dua di antaranya merupakan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat.

Sebagai organisasi besar dan berpengalaman, kata dia, TNI sudah memiliki mekanisme pengawasan terhadap personelnya. 

Namun, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten.

Wakil rakyat ini mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap TNI untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas institusi ini tetap terjaga.

Panglima Komando Armada TNI AL Laksamana Madya TNI Denih Hendrata di Markas Koarmada TNI AL, Jakarta, Senin (6/1), mengungkapkan bahwa oknum anggota TNI AL yang melakukan penembakan di Tol Tangerang-Merak membawa senjata api karena tugasnya sebagai ajudan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya bakal mengevaluasi terkait dengan penggunaan senjata api oleh anggota TNI AL. 

Namun, penggunaan senjata api melekat untuk seorang ajudan guna mengamankan pejabat yang dikawalnya, termasuk dirinya sendiri.(ant/muu)