Puan Maharani: Kasus Pemberhentian ASN Kemdiktisaintek Harus Ditindaklanjuti Secara Transparan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya penanganan transparan terkait kasus pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang tengah menjadi sorotan publik. 

Menurut Puan, DPR berharap semua proses yang terjadi di kementerian tersebut dapat ditindaklanjuti dengan transparansi di tingkat internal.

"Kami dari DPR berharap agar setiap langkah yang diambil di kementerian ini dapat diselesaikan dengan penuh transparansi," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

Puan juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawasi perkembangan kasus pemberhentian ASN yang dipicu oleh protes dari sejumlah pekerja di Kemdiktisaintek. 

"Meski ini merupakan kewenangan eksekutif, kami tetap akan memantau dan menindaklanjutinya di komisi terkait," tambahnya.

Terkait evaluasi terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, Puan menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga

Dahnil Anzar sebut Kemenhaj Masih Butuh 5.000 Pegawai

"Apakah Menteri akan dievaluasi atau tidak, itu merupakan keputusan Presiden," ungkapnya.

Pada Senin (20/1), ratusan ASN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdiktisaintek menggelar aksi damai di depan kantor kementerian tersebut. 

Aksi ini dipicu oleh pemberhentian mendadak salah satu pegawai, Neni Herlina, yang memicu gelombang protes.

Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang menghadapi tuduhan pemecatan, menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan pemecatan, melainkan mutasi atau rotasi yang merupakan hal biasa di instansi pemerintah. 

"Kami tidak memecat siapa pun, yang ada adalah mutasi atau rotasi, hal yang lazim dilakukan dalam setiap lembaga," ujarnya saat memberikan klarifikasi di kediamannya, Jakarta Selatan.

Puan mengingatkan bahwa meskipun ini merupakan kebijakan eksekutif, transparansi dan kejelasan sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. (ant/aag)