Elpiji Jadi Beban Subsidi, Ekonom Desak Pemerintah Perluas Infrastruktur Jargas

Jakarta, tvOnenews.com – Ekonom Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya mendesak realisasi perluasan dan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas).

Menurutnya dalam jangka pendek langkah ini akan membantu perekonomian negara akibat terus membengkaknya beban keuangan akibat ketergantungan Elpiji impor yang konsumsinya terus bertambah.

”Secara policy, setuju untuk Jargas ini segera diakselerasi. Terutama di kota-kota besar yang secara penduduknya banyak dan beragam tingkat ekonominyakata Berly kepada awak media, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Berly menuturkan Jargas penting untuk segera dijalankan peningkatan infrastrukturnya sehingga mengurangi ketergantungan terhadap Elpiji yang bersumber dari impor.

Menurutnya Jargas bisa mengoptimalkan sumber energi gas bumi di dalam negeri sehingga positif secara jangka panjang.

Kendati, kata Berly, biaya investasi di awal untuk pembangunan infrastrukturnya tidak murah.

”Investasi awal mahal artinya sebagai Capex (Capital expenditure/belanja modal) tapi nanti Opex (Operational expenditure/belanja operasional)nya rendah. Menghemat secara jangka panjang. Dalam 5 tahun sudah terlihat penghematannya,” ucap ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini.

Berly menuturkan komitmen penuh dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperluas pemanfaatan Jargas agar kesepahaman dan keselerasan dengan pemerintah daerah (Pemda).

Pasalnya, kata Berly, perbedaan kebijakan di Pemda kerap menjadi hambatan Pembangunan infrastruktur termasuk untuk energi.

”Yang belum saya lihat ini memang pemda atau pemerintah kota juga harus support. Ini yang seringkali jadi tantangan. Jadi planning-nya ini harus matang,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ketergantungan terhadap LPG impor merupakan salah satu permasalahan utama di sektor energi.

Sebab kemampuan produksi LPG di dalam negeri hanya 1,4 juta ton sedangkan konsumsinya mencapai 8 juta per ton per tahun.

Selisih yang jumlahnya sangat besar itu kemudian diatasi melalui impor.

”Impor kita sekitar 6 sampai 7 juta ton per tahun," ujarnya di Kementerian ESDM, baru-baru ini.

Program Jargas, lanjut Bahlil, akan dioptimalkan untuk menutupi gap antara kemampuan produksi dengan konsumsi LPG itu.

”Setidaknya kita akan dorong pada gasifikasi untuk jargas. Jaringan gas kepada rumah rakyat,” tegasnya.

Hal itu sejalan dengan upaya sebelumnya dimana Pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan gas untuk dalam negeri sehingga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 pembangunan Jargas termasuk salah satu proyek strategis nasional.

Jargas nantinya juga bermanfaat mengurangi defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64 triliun per tahun. (raa)