Prabowo Jawab Soal Revisi UU TNI dan Marakan Aksi Demonstrasi
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto melakukan wawancara bersama tujuh jurnalis dari tujuh media berbeda di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Dalam prosesi wawancara itu para jurnalis tersebut menanyakan soal revisi UU TNI termasuk maraknya aksi demonstrasi yang menyusulnya.
Prabowo pun menjawab tuntas tanpa sensor pertanyaan soal demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu dan revisi UU TNI.
Ia menjabarkan bahwa demonstrasi merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tindakan abusif dari aparat perlu diinvestigasi. Ia juga menjawab alasan UU TNI direvisi.
Hal ini disampaikannya dalam wawancara bersama tujuh jurnalis dar tujuh media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertanyaan itu diajukan oleh pemimpin redaksi IDN Times Uni Lubis.
“Kita sudah sepakat berdemokrasi. Berdemo itu dijamin oleh UUD. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi menurut saya itu biasa aja. Kalau ada abusif ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusif,” ucap Prabowo.
Meski demikian Prabowo meminta semua pihak tidak tutup mata dengan adanya pihak-pihak yang membayar massa untuk melakukan demonstrasi sehingga rakyat terpecah belah.
“Coba perhatikan secara objektif ya jujur, Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? harus objektif dong, ya kan?” ucap Prabowo.
“Pertama, ada demo melawan efisiensi, demo katanya dana pendidikan akan dikurangi, jadi harus objektif kita juga kita bukan anak kecil Mbak Uni. Kita hormati hak untuk berdemo asal demonya damai tidak mau menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban itu bukan damai,” lanjutnya.
“Selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba,” tambahnya.
Prabowo pun menyorot adanya organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO yang dibiayai oleh pihak asing, seperti USAID, yang merupakan lembaga asal Amerika Serikat (AS).
“Pemerintah (AS) telah membubarkan USAID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua — it's public knowledge. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih demo itu hak tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Prabowo pun menjawab pertanyaan lanjutan tentang UU TNI. Ia mengatakan alasan UU itu harus direvisi adalah fenomena di mana dalam beberapa tahun ini panglima TNI terus berganti setiap tahun. Hal ini terjadi dikarenakan masa bertugasnya habis.
“Gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun? Jadi saya mohon kalau bisa inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi,” ucapnya.
Prabowo pun menjelaskan bahwa semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil harus pensiun dini.
"Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas dari dulu kan ini hanya memformalkan. Kemudian kejaksaan, kenapa, ya kejaksaan ada jaksa pidana militer. kemudian Hakim Agung ada hakim agung kamar militer. Kalau dilihat semua itu ada reasoning-nya," katanya.
Prabowo pun mengingatkan bahwa pada saat reformasi, pemimpin-pemimpin TNI sendiri lah yang membawa pasukan kembali ke barak atau dengan kata lain, tidak lagi dwifungsi.
“Kita sadar waktu itu Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, Agus wiradi kusuma termasuk saya, saya yang dorong, saya pertama di dalam TNI yang mengatakan supremasi sipil. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil," pungkasnya. (raa)
Load more