Ihwal Kasus Direktur TV Swasta TB, Ini Hasil Kesepakatan Dewan Pers dengan Kejagung
- tvOnenews
Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini Kejagung menetapkan Direktur TV Swasta berinsial TB bersama pengacara Marcella Santoso (MS) dan Junaedi Saibih (JS) sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice).
Namun, hal tersebut begitu menyita perhatian publik hingga komentar dari Dewan Pers. Bahkan, Dewan Pers langsung temui Jaksa Agung ST Burhanuddin, pada hari Selasa (22/4/2025).
Dalam pertemuan itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan ke Jaksa Agung, “Kami akan mengumpulkan berita-berita yang selama ini digunakan, yang menurut Kejaksaan tadi digunakan untuk melakukan rekayasa pemufakatan jahat.”
Berita-berita tersebut, kata dia, akan dinilai apakah secara substansial atau prosedural menggunakan parameter kode etik jurnalistik guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran etik.
“Kami ingin memastikan terlebih dahulu. Jadi, dalam konteks pemeriksaan itu bisa jadi nanti kami memanggil para pihak,” katanya.
Terkait perkara dugaan perintangan penyidikan yang menjerat TB, Ninik mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
“Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Akan tetapi terkait dengan pemberitaan, untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan bahwa Korps Adhyaksa juga menghormati proses penyelidikan dugaan pelanggaran etik yang akan dilakukan oleh Dewan Pers.
Tak hanya itu saja, Totok Suryanto, selaku Anggota Dewan Pers Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri mengungkapkan hasil kesepakatan antara Dewan Pers dengan Kejagung.
Kata dia, pada prinsipnya menyepakati sesama lembaga independen tidak saling mencampuri urusan masing-masing.
"Yakni, Kejaksaan terkait kasus pidana dan Dewam Pers terkait kasus kode etik pers (pemberitaan dan perilaku jurnalis)," jelas Totok Suryanto kepada tvOnenews.com, Selasa (22/4/2025).
Bahkan, dia juga menjelaskan 4 poin hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut.
1. Kasus pemberitaan wajib dibawa ke Dewan Pers untuk dinilai apakah ada pelanggaran terhadap KEJ dan atau media telah menjalankan kewajiban etiknya.
2. Berita-berita yang diunggah (di-upload) di media sosial sepanjang medsos tersebut merupakan akun resmi media bersangkutan menjadi tanggung jawab media tersebut.
3. Bila APH memiliki bukti kuat adanya tindak pidana menjadi ranah APH bersangkutan.
4. Penyalagunaan profesi ( termasuk menerima suap untuk menulis atau tidak menulis berita) diatur Pasal 6 KEJ. Wartawan mesti independen (Pasal 1 KEJ). (aag)
Load more