Pemilik Klinik GSC Pilih Lapor ke Polda Metro Jaya Usai Dituding Lakukan Pengrusakan dan Intimidasi

"Workplace bullying yang diduga terjadi kepada karyawan BD, itu adalah karangan cerita dari pihak BD, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah keresahan yang ditimbulkan oleh karyawan BD yang bernama R yang tidak kooperatif karena tidak ingin memindahkan mesin dan barang yang sebelumnya sudah dimintakan berkali-kali," kata Krisna.

"Pelarangan masuk karyawan BD hanya ditujukan kepada R yang sudah dimintakan penggantian karyawan BD dengan alasan sikap dan perilaku yang tidak baik yang telah menimbulkan keresahan dan lingkungan kerja yang tidak nyaman di klinik," sambungnya.

Krisna menegaskan tidak ada pengerusakan yang terjadi dan memastikan seluruh barang diambil dalam keadaan baik dengan tanda terima. 

Sebab, kata Krisna, mesin diambil langsung oleh pihak BD dari lokasi klinik tanpa izin atau pemberitahuan terlebih dahulu.

"Barang dari klinik sendiri diambil oleh pihak Beauty District pada November 2024, atau setelah 6 bulan laporan polisi dibuat DJR di Polres Metro Jakarta Utara," katanya.

Di sisi lain, Krisna mempertanyakan kliennya ditetapkan sebagai tersangka setelah laporan tersebut dibuat.

Baca Juga

Modus Jual Kopi, Warung di Bekasi Ternyata Edarkan Obat Keras

Pasalnya, kata Krisna, ganti rugi diminta oleh BD berdasarkan somasi yang disampaikan ke GSC menuntut ganti rugi sebesar Rp 811 juta.

Krisna menyebut pihak uang GSC awam dengan hukum dan bingung menanggapinya sehingga pimpinannya tersebut dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana pengrusakan.

Ia pun menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tersebut dinilai cacat hukum.

"Bagaiamana bisa dikatakan mengerusak mesin dan barang? Apa unsur-unsurnya, apa yang dirusak, siapa yang merusak, siapa saksi-saksinya, menggunakan alat apa merusaknya Polres Jakarta Utara harus membuktikan mens rea dari dugaan tindak pidana tersebut," katanya.

Di sisi lain, Krisna menilai jika tudingan BD terkait GSC tidak beritikad baik dan meminta tanggung jawab atas kerugian materil maka ranahnya menjadi perdata bukan pidana. (raa)