Tak Terima Ekosistem Laut Rusak, Warga Pulau Pari Gugat ke PTUN

Kegiatan pembangunan pondok apung dan dermaga pariwisata dengan cara reklamasi, terang Susan, jelas dilarang karena akan merusak terumbu karang dan mangrove.

Larangan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil khususnya pada Pasal 35 huruf c, d, e, f, g, dan l.

Selain itu, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 juga tidak mengalokasikan wilayah di perairan laut Pulau Pari untuk aktivitas pembangunan pondok apung dan dermaga wisata.

Menurut Susan, hal ini jelas menjadi catatan penting bagaimana ketidakcermatan pemerintah pusat mengeluarkan PKKPRL tanpa mengecek pemanfaatan ruang tersebut berbasis masyarakat serta ekosistem esensial laut yang hidup di dalamnya.

"Pemberian Izin berupa PKKPRL akan sangat berpotensi adanya diskriminasi ruang. Keadilan ruang yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara justru terancam," kata Susan.

Sementara Ahmad Syahroni dari Walhi Jakarta mengungkapkan banyak warga khususnya nelayan yang kehilangan ruang tangkap pada saat aktivitas pembangunan oleh PT CPS mulai dilakukan.

Baca Juga

Hadir Sebagai Ahli Kemenkum, Pakar Tegaskan Kewenangan Negara pada Perkara PLK

"Alhasil, adanya kerugian baik itu kerugian materiel ataupun immateriel yang sangat besar yang dialami warga Pulau Pari," tambah Ahmad.

"Gugatan ini kami tempuh sebagai upaya korektif atas upaya administratif yang belum menghasilkan keadilan ekologis dan ruang hidup bagi Warga Pulau Pari karena belum dicabutnya PKKPRL oleh Kepala BKPM," pungkasnya. (aag)