571 Ribu Lebih Penerima Bansos Terindikasi Judol, Ketua DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menelusuri dan validasi menyeluruh soal banyaknya penerima bantuan sosial (bansos) terlibat dalam transaksi judi online. 

Menurutnya, langkah ini diperlukan setelah PPATK mengungkap lebih dari 571 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp957 miliar.

“Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan,” kata Puan, Jumat (11/7/2025).

Puan menekankan data PPATK harus dijadikan dasar awal dalam dilakukannya verifikasi, bukan langsung digunakan untuk mengambil keputusan pemotongan bansos.

Pasalnya, dalam kasus judol banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan.

"Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada yang tidak tahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan," lanjut Puan.

Baca Juga

Anak Mutilasi Ibu Kandung di Lahat Akibat Tak Diberi Uang untuk Judi Slot

Jika ada data penerima bansos yang disalahgunakan, dia menilai hal ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan data pribadi masyarakat.

Sebab, celah keamanan dalam sistem data kependudukan dan penerima bansos dapat dengan mudah didapat pihak-pihak tak bertanggung jawab.

"Ini harus dibenahi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara,” tegas Puan.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan pihak yang berhak menerimanya. 

Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin data-data kependudukan masyarakat.

“Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” pungkas Puan. (saa/muu)