Daftar 5 Kontroversi Bupati Pati Sudewo, Harta Kekayaan yang Naik Drastis hingga Ditegur Pusat Gara-gara Trio Macan

Jakarta, tvOnenews.com - Nasib Bupati Pati Sudewo berada di ujung tanduk.

DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati penggunaan hak angket dan pembentukan panitai khusus (Pansus) untuk menggulirkan pemakzulan.

Keputusan itu diambil DPRD Kabupaten Pati menyusul berbagai kontroversi yang melibatkan kebijakan bupati.

Kontroversi Bupati Pati, Sudewo mendorong puluhan ribu warga turun ke jalan untuk aksi unjuk rasa.

Puluhan ribu warga Pati menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya sebagai bupati.

Aksi yang dipusatkan di Alun-alun Pati di Jalan Tumbronegoro tersebut berujung ricuh.

Baca Juga

Mengenal Jason Chang, Pengungsi yang Jadi Miliarder Industri Chip dengan Harta Rp347 Triliun

Bahkan aksi demo puluhan ribu warga Pati yang mendesak Bupati Sudewo turun tersebut menelan korban.

Berikut lima daftar kontroversi Bupati Pati, Sudewo yang membuat masyarakatnya geram;

1. Menaikkan PBB-P2 250 Persen

Bupati Pati Sudewo, sempat meneken kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Keputusan ini diambil setelah pertemuan dengan para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) pada Minggu, 18 Mei 2025.

Kebijakan tersebut menyulut emosi warga Pati, hingga akhirnya Bupati Sudewo mencabut kebijakan kenaikan PBB tersebut.

Namun kemarahan warga tak mereda, masyarakat Pati menilai pemerintahan Pati di bawah kepemimpinan Sudewo sangatlah arogan.

Sekitar 25.000 memutuskan untuk tetap melanjutkan demonstrasi mendesak agar Bupati Sudewo mundur, menyusul hilangnya kepercayaan publik terhadap sang bupati.

2. Hartanya Naik Drastis Capai Rp30 Miliar

Kekayaan Bupati Pati, Sudewo terbilang sangat fantastis mencapai Rp30.209.983.240.

Angka ini membuat Bupati Sudewo masuk jajaran kepala daerah terkaya di Jawa Tengah.

Besarnya kekayaan tersebut diyakini berasal dari karier panjangnya sebagai insinyur, politisi, dan pengusaha.

Namun, data mengenai kekayaan sang Bupati tidak ditemukan di e-LHKPN.

3. Ditegur Pusat Gara-gara Trio Macan

Bupati Pati Sudewo pernah mengundang grup musik dangdut Trio Macan dalam acara penyerahan badan hukum dan akta Koperasi Desa Merah Putih di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (9/6/2025) lalu.

Trio Macan tampil di atas panggung Pendopo Pati dengan goyangan khas mereka yang cukup erotik.

Kejadian ini membuat Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegur Sudewo.

Bima mengingatkan kepala daerah, harus menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi para warga.

Bima juga mendesak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menegur dan memberi sanksi kepada Bupati Pati Sudewo yang menggelar acara tidak etis tersebut dan ditonton oleh masyarakat termasuk anak-anak kecil.

4. Tersandung Korupsi

Sebelum terpilih menjadi Bupati Pati, Sudewo pernah duduk di kursi DPR periode 2009-2013.

Saat duduk di kursi dewan itulah Sadewo pernah menerima suap hingga Rp3 miliar.

Saat itu dia menjadi saksi dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Jaksa penuntut umum menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

Dalam kesaksiannya, Sudewo membantah menerima uang atas proyek pembangunan jalur KA antara Stasiun Solo Balapan-Kalioso yang dikerjakan oleh PT Istana Putra Agung.

Ia membantah dakwaan jaksa dalam perkara tersebut yang menyatakan telah menerima uang Rp720 juta yang diserahkan oleh pegawai PT Istana Putra Agung.

5. Kebijakan yang Tidak Pro Rakyat

Selain sempat meneken kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen ada sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai tidak pro rakyat.

Sebut saja salah satunya proyek videotron senilai Rp1,39 miliar hingga renovasi Alun-alun Pati yang menelan anggaran Rp2 miliar.

Tak hanya itu Bupati Pati juga sempat berencana membongkar total Masjid Alun-alun Pati yang merupakan warisan sejarah dan budaya lokal.

Kebijakan-kebijakan itu memuat Warga mempertanyakan prioritas pemerintah, pasalnya ada banyak kebutuhan lain yang belum terpenuhi. (muu)